detikNews
Sabtu 15 Juni 2019, 10:44 WIB

Suara Demokrat Jateng dan DIY Tolak Wacana KLB

Angling Adhitya Purbaya, Usman Hadi - detikNews
Suara Demokrat Jateng dan DIY Tolak Wacana KLB Foto: Redaksi
Yogyakarta - DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dan DIY menanggapi pernyataan senior Partai Demokrat di Jakarta. Mereka menegaskan partai solid dan menolak usulan Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti mengatakan jika diungkit masalah perolehan suara pada pemilihan legislatif apapun hasilnya itu merupakan kerja seluruh kader partai yang harus kita apresiasi dan syukuri.

"Prinsipnya partai Demokrat Jateng solid di belakang Ketum, tidak ada persoalan mekanisme partai. Kalau masalah hasil pileg, "merupakan kerja seluruh kader partai yang harus kita apresiasi dan syukuri" kata Rinto kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

Rinto juga menegaskan menolak jika ada KLB karena ada aturannya untuk pergantian ketua umum dengan Kongres dan sudah terjadwal tahun 2020.

"Tetap solid dukung ketum (SBY), tidak ada KLB-KLBan. Partai Demokrat tidak ada persoalan. Bagi yang tidak puas, gerakan itu tidak tertera di AD-ART, lebih baik kita seluruh kader yang sedang berduka untuk bersatu bersama mendoakan mendiang ibu Ani supaya tenang dan diterima disisiNya," tegasnya.

Untuk diketahui senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) lantaran memandang banyak kader yang menyatakan pendapat terkait koalisi yang menurut mereka tidak sesuai dengan aturan partai.

Senior Partai Demokrat, Max Sopacua juga menyoroti soal hasil Pemilu Legislatif Partai Demokrat. Partai Demokrat disebut hanya mendapat suara 7,7 persen.


"Kami tidak desak (DPP) kami memberi gambaran umum DPP, agar tidak tinggal diam. Masa kita banggakan cuma 7,7 persen. Kita pernah 20 persen. 7,7 persen sama dengan 2004," kata Max kemarin.

"DPP harus berpikir bagaimana semangat masyarakat jadi bagian Demokrat. Kata Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) kita selalu punya prinsip million friends, and zero enemy," ujar Max.

Hal yang sama disampaikan kader Partai Demokrat DIY. Kader Demokrat DIY mendesak DPP Partai Demokrat untuk menindak para kader senior yang terhimpun dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua.

"Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Heri Sebayang, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (14/6/2019).

Heri menilai, manuver GMPPD merupakan tindakan yang tidak etis dan jauh dari kepatutan. Mengingat saat ini keluarga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sedang berduka cita atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Meskipun (Ani Yudhoyono) telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, salat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah," tutur Heri.


Heri juga mempermasalahkan manuver GMPPD yang justru mengumbar permasalahan internal Partai Demokrat ke publik. Seperti kekecewaan sejumlah kader dan tokoh senior Partai Demokrat atas perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2019 kemarin.

"Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, karena permasalahan internal dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat," tegasnya.

Sebelumnya, senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Berikut pernyataan lengkap DPD Partai Demokrat DIY:

PERNYATAAN SIKAP
DPD PARTAI DEMOKRAT DIY

Salam Demokrat,
Mencermati jumpa pers yang dilakukan oleh Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/19) oleh sejumlah kader senior Partai Demokrat, antara lain Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Yahya, Ishak dan sejumlah tokoh senior lain yang dimuat di media cetak dan media elektronik, maka Keluarga Besar DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut :

1. Pernyataan GMPPD tidak etis dan jauh dari kepatutan, mengingat saat ini keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden ke-6 sedang berduka atas meninggalnya ibu Hj. Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Duka Keluarga Bapak SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia. Meskipun telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, shalat ghaib, dan bertafakkur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah ibu Hj. Ani Yudhoyono.

2. Tidak patut permasalahan internal Partai Demokrat disampaikan ke publik, karena permasalahan internal dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi Partai Demokrat.

3. Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud, antara lain kepada Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.

Demikian pernyataan sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wacana KLB ini berembus pasca-konferensi pers senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

Max Sopacua langsung memberikan klarifikasi. Ia membantah mengusulkan ada KLB di partai berlambang mercy itu. GMPPD mengakui memang sempat menyinggung soal KLB Demokrat dalam siaran persnya, namun bukan hal itu poin dari pernyataan para senior partai.


"Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin adalah penyelamatan partai saja. kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga bisa baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya," tegas Max.

"Konpers dibuat untuk selamatkan partai di 2024. KLB adalah alternatif, bukan konferensi pers itu buat KLB. Bego aja yang baca itu. Saya bicara dari awal sampai akhir bagaimana menyelamatkan partai," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan senior Demokrat yang hadir dalam konferensi pers, Ahmad Mubarok. Ia menegaskan, tak ada yang menginginkan adanya KLB.

"Nggak ada KLB. Kalau toh ada KLB harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ada itu keprihatinan karena Demokrat sekarang menjadi urutan no 7. Mundur, mundur gitu," kata Mubarok dihubungi terpisah.

Menurut Mubarok, ada yang salah hingga menyebabkan Demokrat kini berada di urutan ke-7. Untuk itu para senior partai mengusulkan perlu ada perbaikan agar di Pileg 2024, Demokrat bisa kembali bersinar.

"Ada yang salah, menyimpang dari ftirahnya. Dulu partai Demokrat terbuka dengan ideologis nasional religius. Cirinya bersih, cerdas, dan santun. Kita ingin kembali ke prinsip pertama itu," sebut Mubarok.


Para senior partai mengaku prihatin kini banyak kader Demokrat yang bahasanya menjadi tidak santun. Namun Mubarok menolak menyebut siapa yang dimaksudnya.

"Yang kita prihatin banyak bahasa tidak santun, ya itulah dari orang yang nggak ngerti sejarah. Kalau toh seandainya ini mengarah pada forum apapun, itu harus sesuai AD/ART. Kita nggak ada wewenang usul. Itu wewenang DPC," paparnya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed