DetikNews
Kamis 13 Juni 2019, 15:36 WIB

Sultan HB X Ajak Jokowi-Prabowo Islah

Pradito Rida Pertana - detikNews
Sultan HB X Ajak Jokowi-Prabowo Islah Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul - Momen Indul Fitri hendaknya bisa dipakai kedua kubu pendukung paslon 01 dan 01 melakukan islah. Itu Perlu dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Hal itu diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrta saat acara silaturahmi dan syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M, di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Kamis (13/6/2019).

Sultan menyebut situasi politik saat ini hampir sama dengan situasi politik tahun 1948. Di mana saat itu terjadi gesekan politik yang mengancam disintegrasi bangsa.

Sultan menuturkan menghadapi situasi saat itu, Presiden Soekarno menginisiasi acara halal bihalal atas saran Tokoh Nahdatul Ulama (NU), KH. Abdul Wahab Hasbullah. Saat itu, di mata KH Wahab, permintaan Bung Karno untuk meredam gesekan politik bukanlah hal sulit karena bertepatan bulan suci ramadhan dan menjelang idul fitri.

Terlebih, menurut KH Wahab, pada momen tersebut setiap muslim disunahkan untuk bersilaturahim dan saling memaafkan. Bung Karno pun menyetujuinya, namun ia meminta kepada KH Wahab untuk mengganti istilah sitalurahmi agar lebih keren dan menarik minat.

"Secara kreatif Kyai (Wahab) mengatakan bahwa para elit politik tidak mau bersatu, saling menyalahkan, dan itu diharamkan dalam Islam, sehingga harus dihalalkan dengan saling memaafkan. Sehingga silaturahim nanti diistilahkan sebagai halal bihalal," ungkap Sultan.

Dari sejarahnya lanjut Ngarso Dalem, kata halal bihalal sendiri lahir dari kultur masyarakat Indonesia, dan tidak ada dalam kosa kata Arab. Bahkan, bangsa Arab pun jika membacanya tidak akan mengerti maksud dari halal bihalal, meski berakar kata arab.

"Bukankah situasi tahun 1948 itu ada koherensinya dengan peristiwa di tahun 2019 ini. Ketika kita seakan terbelah menjadi 2 golongan bangsa, konsekuensinya diperluken upaya membangun islah," kata Ngarso Dalem.

"Dalam kajian hukum Islam, islah adalah memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan harmonisan kehidupan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Adapun menurut istilah, kalau dalam satu golongan ada terjadi perbedaan, perlu ada pihak ketiga yang menengahi dan mengislahkannya," lanjut Sultan.

"Nilai-nilai yang diajarkan bagi kaum muslim itu seharusnya terwujud tidak hanya saat mendamaikan (dalam) syariat agama pada momen halal bihalal, tapi kita hayati dan ditunaikan menjadi perilaku sehari-hari," ucapnya.

Kembali pada situasi politik saat ini, Ngarso Dalem menyebut daerah-daerah harus mengambil langkah untuk menyikapinya, atau setidaknya telah memiliki bekal untuk mengambil sikap. Hal itu semata-mata untuk menciptakan suasana yang kondusif di daerah-daerah pasca penetapkan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Menurut Sultan, pepatah Jawa yakni 'ngeli tanpo keli' atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menghanyut tapi tak ikut terhanyut sangat tepat untuk menyikapi situasi politik saat ini. Sultan mengibaratkan, jika banyak pohon ditebang di hulu untuk kepentingan segelintir orang, janganlah yang di hilir sampai menerima limbah yang dibawa air sehingga menjadi musibah.

"Jika di kalangan atas politik berbuat, janganlah yang dibawah memakan tragedi. Artinya, kita yang berada di daerah, baik bagi yang bersimpati kepada 01 maupun 02, keduanya amat terbuka untuk bersama-sama memasuki gerbang islah kultural," ucapnya.

"Dalam hal ini, siapapun, termasuk Forkompinda dapat berinisiatif dan berperan menjadi jembatan islah kebangsaan," pungkas Sultan.



Tonton video Rencana Pertemuan dengan Jokowi, Prabowo: Semua Ada Waktunya:

[Gambas:Video 20detik]


(bgk/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed