detikNews
Selasa 21 Mei 2019, 08:57 WIB

Round-Up

Kata Kades, Bupati hingga Sultan Soal Penolakan Kadus Perempuan Bantul

Usman Hadi - detikNews
Kata Kades, Bupati hingga Sultan Soal Penolakan Kadus Perempuan Bantul Yuli Lestari, Kadus Pandeyan, Sewon, Bantul. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul - Penolakan terhadap Kepala Dusun (Kadus) perempuan di Bantul mendapat respons dari berbagai pihak. Mulai dari kepala desa, hingga Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberi tanggapannya.

Kepala Desa Bangunharjo, Yuni Ardi Wibowo menyebut bahwa pasca terlantiknya Yuli Lestari (41) sebagai Kepala Dusun Pandeyan, Desa Banguharjo, memang muncul penolakan dari sejumlah warga. Penolakan itu berwujud surat keberatan yang ditandatangani oleh beberapa Ketua RT di Dusun Pandeyan.

Meski demikian, Ardi menyebut penolakan yang dilakukan warga terhadap Yuli tidak berdasar. Mengingat selama proses seleksi Yuli tidak melakukan pelanggaran, bahkan dari hasil seleksi menempatkan Yuli di posisi teratas dibanding lima calon Dukuh lainnya.

"Terus yang dijadikan dasar penolakan pada surat keberatan itu harusnya ada dasar hukumnya, dan ini dasar penolakannya karena (Yuli) dianggap galak, tidak ramah dan lain-lain, jadi bisa dikatakan penolakan warga tidak ada dasar hukumnya," kata Ardi saat dihubungi wartawan, Senin (20/5/2019).

Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, juga menentang penolakan ini. Menurutnya tindakan warga inkonstitusional. Warga, lanjutnya, tak bisa mempermasalahkan seorang Kadus karena status keperempuanannya.

"Ya itu sangat kita sesalkan ya. Karena tidak boleh ada tindakan-tindakan yang di luar konstitusi yang melampaui undang-undang. Jadi tidak boleh ada penolakan terhadap perempuan karena 'perempuannya'," kata Halim, Senin (20/5).

Pemkab Bantul, kata Halim, akan mencoba memintai keterangan pihak-pihak terkait. Pihaknya juga akan memberikan penjelasan bahwa posisi perempuan dan laki-laki di setiap jabatan publik setara, termasuk jabatan kadus.


Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Foto: Usman Hadi/detikcom

"Agar bisa dipahami bahwa laki-laki dan perempuan di dalam hukum negara kita itu sama, setara. Tidak boleh ada penolakan terhadap seseorang untuk menduduki jabatan publik karena jenis kelamin," tegasnya.


Bupati Bantul, Suharsono, juga bersuara soal penolakan sebagian warga Pandeyan terhadap Yuli. Ia meninai penolakan warga terjadi karena mereka tak memiliki pemahaman hukum dengan baik.

"Jadi yang protes dan lain sebagainya itu nggak tahu tentang hukum, kemungkinan seperti itu," ujar Suharsono saat ditemui wartawan di kantornya.

Bupati Bantul, Suharsono.Bupati Bantul, Suharsono. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menuding penolakan terhadap Yuli adalah ulah oknum di Pandeyan. Kini, pihak Pemda DIY tengah mendalami kasus ini.

"Ya itu kan biasa (ulah) oknum, itu kan sama dengan kejadian yang di Banguntapan maupun Kotagede. Ya motif-motif sama lah, kira-kira kan begitu," kata Sultan kepada wartawan di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta.


Sultan menegaskan posisi Yuli sebagai Kadus terpilih seharusnya tak dipermasalahkan sebagian warga. Sebab, sebagai warga negara Yuli juga berhak menjadi seorang pemimpin termasuk menjadi Kadus.

"Kalau memang dia menang ya siapapun ya punya hak. Republik ini kan tidak membedakan orang. Perempuan maupun laki-laki, maupun membedakan suku, agama kan gak ada, semua diperlakukan sama," terangnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X.Sri Sultan Hamengku Buwono X. Foto: Usman Hadi/detikcom

Kecaman terhadap warga Pandeyan yang menolak Yuli juga datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Mereka menuding penolakan warga karena cara pandangnya seksis.

"Ini berangkat dari cara pandang yang seksis, bahwa perempuan tidak cukup berharga sebagai pemimpin dibanding laki-laki," sebut Komisioner Komnas Perempuan, Indriyanti Suparno kepada wartawan di Jakarta.

Diwawancarai terpisah, Mantan Ketua RT 03 Dusun Pandeyan menjelaskan penolakan terhadap Yuli sudah menjadi kesepakatan warga sebelum digelar seleksi Kadus. Warga bersepakat untuk menolak Kadus perempuan.

"Intinya itu dari awal sebelum pemilihan warga RT 02 sampai RT 05 (berkeinginan) jangan sampai dukuh itu perempuan. Meski sebenarnya memang undang-undang mengizinkan (perempuan) bisa menjadi siapa saja," tuturnya.

Selain karena perempuan, dalam surat penolakan yang diterima detikcom dari Kepala Desa Bangunharjo, ada beberapa alasan lain di balik penolakan tersebut.

Surat penolakan warga terhadap kepala dusun perempuan di Bantul.Surat penolakan warga terhadap kepala dusun perempuan di Bantul. Foto: Dok Kepala Desa Bangunharjo, Yuni Ardi Wibowo.


Berikut ini isi surat penolakannya:

Kami yang bertandatangan di bawah ini segenap warga Pandeyan RT 1- RT 5 Bangunharjo. Sehubungan dengan hasil penilaian tes calon Dukuh Pandeyan yang telah muncul sehingga menimbulkan gejolak karena melihat hasil ranking tes calon Dukuh atas nama:

1. Yuli Lestari
2. Daryanto

Dikarenakan warga Pandeyan RT 1- RT 5 merasa keberatan jika mempunyai Dukuh perempuan yang ranking 1, Yuli Lestari kami menghendaki untuk diganti dengan alasan kurang cakap dengan masyarakat sehingga kurang optimal dalam pelayanan seperti :

1. Ada masyarakat yang minta tanda tangan kepada RT 1 (Suami Yuli Lestari), beliau tidak meresponnya dengan baik.

2. Ada undangan (informasi) PTSL yang ditujukan kepada warga RT 1 tidak disampaikan oleh bapak RT 1 (Suami Yuli Lestari) sehingga warga terkejut dan marah-marah.

3. Dalam kegiatan sosial ibu-ibu di Pandeyan terlalu judes dan tidak ramah.

4. Selaku anggota BPD Bangunharjo yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi warga malah tidak disampaikan dan ternyata mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

Apabila jika Dukuh Pandeyan perempuan kurang sigap dalam bekerja sebagai contoh:

1. Jika ada kejadian tengah malam susah untuk dihubungi dan susah untuk berkoodinasi.

2. Seperti contoh jika Dukuh perempuan di Kampung lain banyak mendapat komplain dari warga.

Bila mana permohonan ini tidak mendapatkan respon maka:

Ketua RT 2-RT 5 akan mengundurkan diri, Ketua LPMD, Ketua PKK Dusun Pandeyan dan Ketua Posyandu akan ikut mengundurkan diri dan kegiatan di Kampung Pandeyan akan lumpuh total.

Bila mana permohonan ini tidak dikabulkan, maka akan ada pengerahan masa yang besar di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul.

Demikian permohonan ini agar dapat menjadi pertimbangan dan dikabulkannya. Sebagai lampiran surat ini kami sertakan tanda tangan warga yang tidak setuju jika Dukuh Pandeyan perempuan.
(ush/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com