DetikNews
Kamis 16 Mei 2019, 21:31 WIB

Diberhentikan Terkait Orientasi Seks, Eks Polisi Gugat Polda Jateng

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Diberhentikan Terkait Orientasi Seks, Eks Polisi Gugat Polda Jateng Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Seorang mantan anggota polisi menggugat Polda Jawa Tengah yang sudah memberhentikan secara tidak hormat dirinya. Polisi berinisial TT itu merasa pemecatan ada sangkut pautnya dengan orientiasi seks yang dialaminya.

Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal, menjelaskan duduk perkara yang dialami kliennya itu. Awal mulanya pada bulan Februari 2017 kliennya ditangkap oleh jajaran anggota Polres Kudus dengan dugaan melakukan pemerasan.

"Tanggal 14 Februari 2017 klien saya dibawa tapi sempat tidak sepakat karena tidak didasari surat perintah penangkapan," kata Maruf saat dikonfirmasi detikcom lewat ponsel, Kamis (16/5/2019).

Maruf mengatakan TT saat itu tetap dibawa ke Mapolres Kudus untuk menunggu personel Polda Jawa Tengah karena TT merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng berpangkat Brigadir.

Maruf menjelaskan, seseorang yang disebut korban pemerasan TT saat dimintai keterangan ternyata membantah.

"Terduga korbannya mengatakan tidak ada pemerasan," ujarnya.

Keesokan harinya, 15 Februari 2017, lanjut Maruf, TT kembali diperiksa karena dianggap melakukan hubungan sex menyimpang. Pemeriksaan berlanjut tanggal 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

"Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat," jelasnya.

Selanjutnya, tanggal 18 Oktober 2017 ,TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik yaitu Perkap no 14 tahun 2011 dan hasilnya yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.

"Sebenarnya tidak ada yang melihat 'hubugan seks menyimpang' itu. Hanya saat diperksa ditemukan kondom dan tisu basah," katanya.

Atas PTDH itu, TT melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Pria asal Blora itu pun masih melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng dalam hal ini Kapolda. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan masih berjalan hingga saat ini.

"Banding pada April 2018 ditolak sampai tanggal 27 Desember 2018 skep PTDH keluar. 26 Maret 2019 menggugat ke PTUN," katanya Maruf.

Menurut Maruf, pemberhentian kliennya melanggar prinsip non diskriminasi. Melihat dari sisi HAM, Maruf menyebut orientasi seksual apapun harus diperlakukan sama. TT sendiri tidak membantah dirinya memiliki orientasi seksual minoritas dalam hal ini suka sesama jenis.

"Terhadap anggotanya saja seperti itu, kalau ada masyarakat yang dianggap menyimpang (orientasi seksnya) apakah tidak dapat pelayanan atau keadilan. Itu tadi, prinsip non diskriminasi," paparnya.

Selain memperjuangkan soal HAM, menurut dia pemecatan kliennya itu juga sama sekali tidak melihat rekam jejak TT. Sebelum ditangkap di Kudus itu, Maruf mengungkap TT sama sekali tidak pernah terlibat masalah.

"Sebelumnya itu tidak bermasalah," katanya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja mengatakan data Propam Polda Jateng menyebut TT dijerat pasal 7 ayat(1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Agus.

Meski demikian tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan tercela. "Penyidik hanya menyampaikan perbuatan tercela yang menjadi pertimbangan putusan PTDH," imbuhnya.

(alg/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed