DetikNews
Selasa 07 Mei 2019, 12:35 WIB

Pemkab Kudus Larang Hotel Terima Pasangan Tak Sah

Akrom Hazami - detikNews
Pemkab Kudus Larang Hotel Terima Pasangan Tak Sah Satpol PP merazia salah satu hotel di Kudus. Foto: Akrom Hazami/detikcom
Kudus - Seiring masuknya bulan Ramadan, Pemkab Kudus memberikan surat edaran berisikan aturan penerimaan tamu hotel. Dalam hal ini adalah tamu pasangan yang tak sah agar tidak terjadi praktik asusila di tempat umum.

Kepala Dinas Satpol PP Kudus Djati Solechah menjelaskan, pihaknya telah mengedarkan surat kepada seluruh hotel di Kudus. "Daftar inventarisasi terdapat 25 hotel di Kudus," kata Djati kepada detikcom melalui pesan pendek, Selasa (7/5/2019).

Satpol PP memberikan surat edaran kepada seluruh hotel, baik kelas melati maupun berbintang. "Semua hotel, temasuk hotel Gryptha (Hotel bintang kelas 3), sementara data kita itu," imbuhnya.

Surat edaran itu berisikan tentang penertiban tamu hotel yang diperuntukan kepada pengelola hotel se-Kudus. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kudus nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Dati II Kabupaten Kudus nomor 10 tahun 1996 tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3).

"Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tata susila ketertiban umum di tempat umum," begitu bunyi perda itu di Bab VI ketentuan larangan pasal 13 m.

Karenanya, lanjut dia, sebagai tim terpadu maka pihaknya memberikan edaran tersebut. Pihaknya juga telah melakukan razia atau penertiban hotel. Hasilnya masih dijumpai tamu hotel yang berlainan jenis berada dalam satu kamar tanpa ikatan sah.

Sehubungan dengan itu, kata Djati, maka untuk mewujudkan Kudus yang relijius, moderen, cerdas dan berkah, pihaknya minta seluruh pengelola hotel agar mentaati ketentuan dalam Perda. Khususnya terkait penerimaan tamu hotel agar selektif dan lebih ketat lagi, dan tidak memfasilitasi kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar tata susila ketertiban di dalam hotel.

"Jadi bukan larangan ngamar, tapi imbauan kepada pengelola hotel agar ikut melaksanakan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang K3. Khususnya ketentuan agar tidak memfasilitasi kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan pelanggaran tindak susila di tempat umum," kata dia.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed