DetikNews
Kamis 04 April 2019, 18:31 WIB

Menteri PUPR Serahkan 5.000 Sertifikat Tenaker di Purworejo

Rinto Heksantoro - detikNews
Menteri PUPR Serahkan 5.000 Sertifikat Tenaker di Purworejo Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Purworejo. Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
Purworejo - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat kepada 5.000 tenaga kerja konstruksi di Purworejo, Jawa Tengah. Sebelumnya, ribuan tenaker tersebut telah mengikuti rangkaian Uji Sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah dilaksanakan pada 21 Maret hingga 4 April 2019.

Penyerahan dilaksanakan di Alun-alun Kota Purworejo, Kamis (4/4/2019). Program ini merupakan tindak lanjut dari program percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi yang ditetapkan pada Oktober 2018 dan 12 Maret 2019 lalu oleh Presiden RI Joko Widodo.

Peserta yang disertifikasi merupakan tenaga kerja terampil dengan bidang jabatan bangunan umum yang berasal dari wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Banyumas, Cilacap, Purbalinga, Banjarnegara serta tenaga kerja konstruksi yang berasal dari program KOTAKU.

Sertifikat keahlian yang diterima para tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Apalagi pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Tanah Air membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan ahli sesuai kemampuannya.


Dengan memiliki sertifikat tersebut, Basuki menjamin nantinya para tenaga lerja akan lebih mudah mencari pekerjaan.

"Pasti dapat pekerjaan dengan sertifikat di bidangnya masing-masing. Selamat untuk semuanya. Jika tidak dapat pekerjaan silahkan laporkan pada kami," kata Basuki saat menghadiri Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Purworejo, Kamis (4/4/2019).

Diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif; dimana 60 persen penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100 tahun kemerdekaan.

"Karena itu, bonus demografi tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak justru menjadi penghambat kemajuan serta menjadi dasar bagi pemerintah menetapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional sejak 2019," lanjutnya.


Hal tersebut menjadi pilihan logis melihat jumlah tenaga kerja konstruksi saat ini berjumlah 8,3 juta (data BPS, 2018), sedangkan tenaga kerja bersertifikat baru 7,6% saja, yaitu sebesar 628.500 orang. Dengan demikian percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu agenda utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Upaya tersebut tentunya tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri, kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi harus menjadi komitmen seluruh stakeholders konstruksi, sebagaimana pengaturannya secara tegas dituangkan dalam UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan, sehingga saya berharap Badan Usaha Jasa Konstruksi dapat berkinerja lebih baik, sehingga mutu pekerjaan konstruksi terjamin," pungkasnya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed