DetikNews
Kamis 21 Maret 2019, 22:56 WIB

Ada Desakan Menag Lukman Dicopot, BPN Singgung Etika Politik

Usman Hadi - detikNews
Ada Desakan Menag Lukman Dicopot, BPN Singgung Etika Politik Foto: Usman Hadi/detikcom
sleman - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi memberhentikan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Sebab, Busyro menganggap kepemimpinan Lukman sudah cacat.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said, angkat suara terkait desakan itu. Menurutnya, siapapun orangnya harus mentaati proses hukum dan mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik.

"Intinya adalah ada dua hal. Satu proses hukum harus ditaati (dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag). Kedua aspek etis, aspek moral gitu ya," ujar Sudirman kepada detikcom di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (21/3/2019).




Sudirman mengakui ada aturan tersendiri yang mengatur skema pemberhentian pejabat negara. Namun menurutnya, jika ada pejabat negara terindikasi melakukan pelanggaran hukum maka sebaiknya yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Itu sudah dicontohkan kan, Pak Idrus Marham (terjerat tindak pidana korupsi) segera mundur. Tapi tergantung statusnya nanti. Tapi kalau baru pemeriksaan awal, kemudian belum terbukti ada indikasi kesalahan barangkali itu ditunggu saja," jelasnya.

Sementara terkait kasus ini, Sudirman mengaku terpukul dan prihatin. Apalagi tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh elite parpol berbasis Islam, dan praktik jual beli jabatan berlangsung di kementerian yang mengurusi aspek agama.

"Memang kita patut prihatin karena justru musibah ini menimpa partai politik yang mengibarkan bendera agama, dan kemudian mengaitkan kementerian yang juga kementerian yang ngurus kehidupan beragama kita. Jadi saya sedih betul," tutupnya.
(ush/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed