DetikNews
Senin 05 November 2018, 16:33 WIB

Massa Buruh Datangi Kantor Bupati Semarang, Tuntut UMK Rp 2,49 Juta

Eko Susanto - detikNews
Massa Buruh Datangi Kantor Bupati Semarang, Tuntut UMK Rp 2,49 Juta Massa buruh demo UMK di kantor Bupati Semarang. Foto: Eko Susanto/detikcom
Semarang - Massa buruh mendatangi kantor Bupati Semarang. Mereka menolak PP 78/2015 tentang pengupahan dan menuntut UMK sebesar Rp 2,498.715.

Sebelum mendatangi Kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro No 14 Ungaran, massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang ini terlebih dahulu berkumpul di kompleks Stadion Pandanaran, Wujil, Senin (5/11/2018). Kemudian mereka melanjutkan berjalan kaki menuju kantor DPRD Kabupaten Semarang untuk menyampaikan tuntutannya. Setelah berorasi, massa buruh kemudian melanjutkan menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Pemuda, Ungaran. Kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, tiba di kantor Bupati Semarang.

Massa buruh juga membawa spanduk bertuliskan "SPN Kab Semarang Tolak PP 78, Upaya memiskinkan buruh secara sistematis oleh negara, Berikan upah layak untuk buruh sebesar Rp2.498.715. Kemudian juga membawa spanduk yang menuntut, pertama menuntut upah layak sebesar Rp2,5 juta adalah hak kami untuk sejahtera. Kedua, tolak PP 78/2015! Tetapkan UMK Kabupaten Semarang 2019 sesuai KHL 2018 ditambah inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

"Pak Bupati, tolong temui kami," tegas salah satu massa buruh saat berorasi di halaman kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro, Ungaran, Senin (5/11/2018).

Salah satu Presidium Gempur, Sumanta mengatakan, menolak hasil berita acara Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang yang ditetapkan tanggal 1 November 2018. Adapun dasar penolakan tersebut bahwa berita acara atau kesepakatan tersebut diputuskan melalui mekanisme voting.

"Kalau kita lihat hasil tanggal 1 November 2018 terkait dengan berita acara Dewan Pengupahan Kabupaten Semarang, kami menolak dan kecewa. Dasar penolakan kami adalah pertama, bahwa berita acara atau kesepakatan tersebut melalui mekanisme voting. Secara otomatis kalau mekanismenya melalui voting dari unsur serikat pekerja serikat buruh (SPSB) akan kalah karena komposisinya adalah 21 anggota dewan (pengupahan), 10 dari pemerintah, 1 akademisi, SPSB 5, Apindo 5," kata Sumanta.

"Artinya apa? Ketika berbicara voting itu kurang manusiawi, meskipun itu memang ada klausul di tata tertibnya. Itu yang menjadi dasar kami, yang kedua tuntutan kami adalah bagaimana bupati merekomendasikan 2 angka, angka dari Apindo (pemerintah) dengan angka dari SPSB. Kita sampaikan kepada gubernur karena gubernur sendiri harusnya punya kebijakan, punya otoritas untuk menentukan berkait UMK kabupaten/kota," kata dia.

Gubernur menentukan UMK kabupaten/kota, kata Sumanta, selama ini berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/kota.


"Kami melihat perjuangan tahun ini hampir merata di semua daerah dan mengharapkan semuanya berkait dengan penetapan UMK tahun 2019 direkomendasikan 2 angka," tegasnya seraya berharap ada dialog dengan bupati.

Untuk hasil dewan pengupahan, kata dia, UMK sebesar Rp2,05 juta. Besarnya UKM ini merupakan hasil voting dalam pertemuan tanggal 1 November 2018.


"Untuk hitungan teman-teman buruh, KHL kita Rp2,3 juta setelah dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu ketemu Rp 2,49 juta. Itu adalah KHL murni artinya hasil survei," ujarnya.

Massa buruh ini hingga pukul 16.00 WIB, masih bertahan di kantor Bupati Semarang. Keinginan massa buruh untuk bisa berdialog dengan Bupati Semarang.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed