DetikNews
Senin 08 Januari 2018, 18:31 WIB

Tanpa Stiker dan Uji Kir, Taksi Online di Yogya Bisa Kena Razia

Edzan Raharjo - detikNews
Tanpa Stiker dan Uji Kir, Taksi Online di Yogya Bisa Kena Razia Foto: Edzan Raharjo/detikcom
Yogyakarta - Razia terhadap taksi online yang beroperasi di DIY kembali digelar bulan Januari ini. Razia dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan kepolisian. Taksi online yang tidak memenuhi persyaratan akan ditindak yakni tanpa stiker dan uji kir.

Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol. Latif Usman mengatakan razai akan dilakukan bersama dengan Dinas perhubungan DIY. Dishub akan menindak terkait dangan perizinan sementara kepolosian terkait dengan ketertiban lalulintas. Polisi akan menilang kendaraan taksi online yang tidak memenehui persayaratan lalulintas.

"Kalau masalah perijinan kita serahkan ke Dinas Perhubungan. Masalah rambu-rambu lalulintas ya saya tilang. Ada ketentuanya harus KIR, SIM harus umum, ada stikernya, ketentuan itu ada 9 ketentuanya harus dipenuhi semua," kata Latif Usman usai hadiri rapat di DPRD DIY, Senin (8/1/2017).

Ketua komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ada proses dialog antar para pengusaha baik taksi online dan konvensional. Pemda DIY harus memfasilitasi untuk terjadinya proses dialog tersebut. Karena selama ini pertemuan yang terjadi baru antara sopir belum sampai ke pengusahanya.

"Yang selama ini sopir dengan sopir, pengusahanya harus ketemu. Siapa yang menjadi operator online atau manajemenya harus ketemu dengan manajemen taksi online, tidak hanya sopirnya. Pemda harus menjembatani pengusaha taksi online dengan konvensional untuk dialog," kata Eko Suwanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Raharjo mengatakan Bulan Januari ini Dinas Perhubungan DIY dan kepolisian akan kembali melakukan razia untuk penertiban taksi online. Penindakan akan dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai atauran Permen 108.

"Razia akan kita cek antara penumpang dengan sopir kan nanti akan keliatan. Kan kita tidak tahu online atau tidak," kata Sigit.

Menurutnya sampai saat ini baru ada 6 kelompok atau sekitar 50-60 taksi online yang mendaftarkan. Sehingga berapa kebutuhannya belum bisa diketahui. Oleh karenanya Gubernur DIY belum bisa mengeluarkan SK.

"Lihat kebutuhanya dulu, makanya koordinasi dulu dengan operator taksi. Kita mengacu pada Permen 108," kata Sigit.
(bgs/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed