DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 17:43 WIB

Kuesioner Janggal Jelang Pilgub Jateng, Bawaslu Belum Bisa Bertindak

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Kuesioner Janggal Jelang Pilgub Jateng, Bawaslu Belum Bisa Bertindak Ketua Bawaslu Jateng, M Fajar Saka. Foto: Angling Adhitya Purbaya
Semarang - Beberapa waktu lalu viral postingan kuesioner janggal yang menyebut kasus e-KTP dan 'papa minta saham' hingga menyebut nama Gubernur dan Bakal Calon Gubernur Jateng. Meski sudah tersebar, Badan Pengawas Pemilu belum bisa mengambil langkah.

Ketua Bawaslu Jateng, M Fajar Saka mengatakan, proses Pemilihan Gubernur Jawa Tengah saat ini belum ada bakal pasangan calon, sehingga pihaknya belum memiliki wewenang mengawasi meski ada indikasi kampanye gelap atau kecurangan lainnya.

"Bawaslu tidak punya wewenang mengawasi atau menindak karena tahapan pencalonan belum ada," kata Fajar di kantornya, Jalan Papandayan Selatan, Semarang, Kamis (7/12/2017).

Fajar menjelaskan, tidak hanya terkait kuisioner tersebut, pemasangan baliho kandidat bakal calon Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Tengah pun belum bisa ditindak Bawaslu.

"Baliho atau spanduk segala macem belum masuk ranah pencalonan. Jadi misal ganggu estetika dan tidak tepat proses pemasangan, Perda yang ditegakkan, Satpol PP yang bertindak," terangnya.

Untuk diketahui, seorang pengguna Twitter beberapa waktu lalu memposting 3 halaman kuesioner soal respon masyarakat terhadap kinerja Pemprov Jateng. Namun beberapa pertanyaan dianggal janggal karena tidak fokus pada tema.

Pada soal nomor P35 muncul pertanyaan pilihan ganda yang menanyakan soal sosok mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. Kemudian di bawahnya memasuki soal dengan isu sosial politik aktual diawali dengan pertanyaan nomor P36 terkait kepemilikan e-KTP kemudian dilanjut soal pemahaman proses tender e-KTP hingga pada soal P39 muncul pertanyaan apakah responden percaya Ganjar Pranowo terlibat kasus e-KTP.

Nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kembali disebut pada soal P48 yang membahas pabrik semen di Rembang. Dalam pertanyaan itu responden diminta opini terkait sikap Ganjar dalam pembangunan pabrik semen di Rembang. Uniknya, pada pertanyaan nomor P51, tiba-tiba ditanyakan apakah responden masih ingat terkait kasus 'papa minta saham'.

Fajar menegaskan, jika sudah waktunya, Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS) di Sekolah. Jika ada soal yang mengarah ke kampanye maka akan ditindak.

"Kalau ada calon yang memanfaatkan, berarti memanfaatkan fasilitas bahkan masuk memanfaatkan dunia pendidikan," tutup Fajar.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed