DetikNews
Kamis 13 Juli 2017, 08:05 WIB

Polemik Ojek Online di Banyumas: Gojek Dihadang, JekNyong Ditimang

Muchus Budi R. - detikNews
Polemik Ojek Online di Banyumas: Gojek Dihadang, JekNyong Ditimang SE Bupati melarang ojek online di Banyumas. (Foto: Humas Pemkab Banyumas)
Banyumas - Bupati Banyumas, Achmad Husain, menolak Gojek dan sejenisnya beroperasi di daerahnya. Berbagai alasan, pertimbangan, bahkan dalil-dalil hukum dikemukakan. Salah satunya karena belum ada dasar hukum untuk angkutan umum roda dua berbasis online. Namun kemudian, dia mengajukan ide membuat aplikasi ojek online sendiri.

Sejak 5 Juli lalu, Gojek memang sudah melakukan sosialisasi terbuka di Banyumas. Namun 5 hari setelahnya, tepatnya 10 Juli, Bupati Banyumas mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya melarang ojek online beroperasi di wilayahnya.

Ada 4 poin dalam SE Bupati tersebut. Poin kedua bunyinya tegas; Bahwa mengantisipasi potensi konflik sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk waktu tertentu sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah yang mengatur secara tegas perizinan tentang ojek online, maka ojek online DILARANG BEROPERASI di Wilayah Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Dilarang Bupati, Ojek Online di Banyumas akan Ditertibkan


Namun hingga saat ini, para pengemudi Gojek terus beroperasi di Banyumas. Dengan alasan kepraktisan dan murah, banyak warga memanfaatkan jasa ojek online itu. Pemkab bergeming; ojek online tetap dinyatakan ilegal dan akan ditertibkan karena belum ada dasar hukum yang sesuai untuk angkutan umum roda dua berbasis online.

Para pejabat di jajaran Pemkab Banyumas, berusaha keras memberikan latar belakang terkait terbitnya larangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Sugeng Hardoyo, menyebut ojek online akan merugikan banyak pihak sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi benturan seperti di berbagai daerah lain.

"Mungkin diawal tidak terasa, tapi nanti suatu saat mereka akan merasakan. Karena ini bisa menimbulkan kecemburuan dan sebagainya. Bupati berencana mengumpulkan para ojek konvensional dalam rangka menjaga ketertiban wilayah. Intinya kita perlu mengkaji dan perlu pembahasan," jelasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Setda Banyumas, Didi Rudwianto, menambahkan larangan operasional Gojek didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 dan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, larangan diberikan karena Gojek belum memiliki izin untuk mengembangkan usaha di Banyumas.

"Seharusnya kan permisi dulu. Dengan begitu, bisa didialogkan bersama dengan yang lain. Siapa tahu dengan dialog ada solusi yang lebih baik. Bermula dari tidak ada itikad baik. Di Banyumas yang mempunyai pimpinan daerah, bukan di ruang hampa," ujarnya.

Berkaca dari pengalaman sejumlah kota, seperti di Bogor, beroperasinya Gojek menimbulkan banyak konflik atau perseteruan antaran ojek online dengan ojek konvensional dan angkutan transportasi lainnya. Dengan pengalaman itu, kata Didi, maka Pemkab Banyumas setidaknya harus belajar dari kota lain.

Baca juga: Begini Isi SE Bupati Banyumas Terkait Larangan Ojek Online


Namun sejurus kemudian, Bupati Banyumas memberikan alternatif yang dinilainya sebagai solusi angkutan umum di daerahnya. Dia merancang transportasi berbasis online sendiri dengan menggandeng ojek pangkalan untuk mewujudkan gagasannnya itu.

"Secepatnya (akan dibentuk), tapi tidak harus Gojek. Bisa saja buat sendiri, saya beri nama JekNyong, artinya ojeke nyong. Minggu saya undang pakar IT dari ITB," kata Bupati Banyumas, Achmad Husain, kepada wartawan, Rabu (12/7/2017) kemarin.

Menurut dia, ide tersebut muncul setelah beredarnya Gojek di wilayah Banyumas yang banyak dikeluhkan jasa angkutan transportasi konvensional. Dia kemudian berinisiatif menggandeng seluruh transportasi konvensial agar mau bergabung membentuk transportasi online.

"Minggu ini akan saya kumpulkan semua transportasi konvensional. Akan saya ajak diskusi supaya siap menjadi transportasi online yang murah, cepat dan nyaman," kata Pak Bupati.

Baca juga: Tolak Gojek, Bupati Banyumas Rancang JekNyong


"Ojek online untuk ojek konvensional. Nanti ada aplikasinya. Ada pengaturan zonasi dan menentukan tarif per kilometernya berapa. Pendanaannya, bagi yang tidak mampu membeli HP, kita akan menggandeng BPR BKK untuk kredit HP," sambung Asekbang Setda Banyumas, Didi Rudwianto.

Namun apakah akan semudah itu nantinya? Apakah Pemkab nantinya juga sudah menyiapkan dana untuk biaya maintenance yang tidak sedikit secara berkesinambungan? Sejauh mana pula nanti investor bersedia menanamkan modal untuk sebuah usaha transportasi dengan cakupan wilayah terbatas?

Lebih dari itu, merancang aplikasi jasa transportasi berbasis online itu pastinya juga melabrak surat edaran yang dibuatnya sendiri yang menyatakan 'ojek online DILARANG BEROPERASI di Wilayah Kabupaten Banyumas'.

Bukan hanya itu, toh sejak awal disadari oleh Pemkab bahwa belum ada dasar hukum yang sesuai untuk angkutan umum roda dua berbasis online.

Bukan hanya aturan angkutan umum roda dua berbasis online, bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur, moda transportasi motor atau roda dua memang tidak bisa dijadikan angkutan umum. Belum ada aturan yang memperbolehkan itu. Sejauh ini, di jalanan kita belum pernah melihat motor berplat nomor warna kuning.
(mbr/mbr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed