DetikNews
Kamis 18 Mei 2017, 18:49 WIB

Bupati Rembang Tolak Pelarangan Nelayan Pakai Cantrang

Arif Syaefudin - detikNews
Bupati Rembang Tolak Pelarangan Nelayan Pakai Cantrang Foto: Arif Syaefudin/detikcom
Rembang - Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan menolak Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) nomor 2 tahun 2015 yang berisi tentang pelarangan pengunaan alat tangkap cantrang di wilayah perairan Indonesia.

Dia tidak ingin nelayan di wilayah Rembang jadi mati mendadak karena pelarangan penggunaan cantrang. Sebab sebagian besar nelayan Rembang masih menggunakan alat tersebut dan peraturan tersebut akan berimbas terhadap perekonomian warga Rembang.

"Saya tidak ingin rakyat saya mati mendadak gara-gara pencabutan izin penggunaan alat tangkap cantrang," ungkap Abdul Hafidz dalam kegiatan silaturahmi nelayan Rembang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, Kamis (18/5/2017).

Dia mengaku mendukung aspirasi masyarakat Rembang yang menolak adanya kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tersebut.

Ia menilai penerapan kebijakan soal pelarangan alat tangkap cantrang di Indonesia tidak lazim. Pasalnya, tenggat waktu antara perumusan hingga penerapan dinilai waktunya terlalu mepet, hanya berjarak satu hari.

"Saya menilai kebijakan ini sebenarnya tidak lazim. Karena tanggal 8 Januari 2015 ditetapkan, langsung pada tanggal 9 Januari sudah diberlakukan," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Permen KP nomor 2 tahun 2015 kini telah digantikan dengan Permen KP nomor 71 tahun 2016 yang berisi soal pemberian toleransi penggunaan alat tangkap cantrang hingga tanggal 1 Juni 2017. Namun, keputusan tersebut berubah lagi dan diperpanjang hingga akhir tahun 2017.

"Awalnya diperpanjang sampai 1 Juni 2017, namun keputusan ini diperpanjang lagi sampai akhir tahun 2017. Nah, kita doakan saja agar diperpanjang terus sampai tahun 2019, atau bahkan sampai selamanya dan dicabut keputusan tersebut," katanya.

Ia menjamin, jika ada nelayan Rembang yang tertangkap di lautan karena menggunakan cantrang pada saat sebelum akhir tahun 2017, bisa melapor kepadanya untuk bisa diteruskan laporan tersebut kepada Kapolda Jawa Tengah bahkan Kapolri.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Wachid yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengaku akan mengajukan usulan kepada Presiden dan Kemetrian Kelautan dan Perikanan untuk bisa memberikan legal standing atas pemberian toleransi penggunaan cantrang sampai akhir tahun 2017 itu.

"Meskipun keputusan sudah pasti, setidaknya ada hitam diatas putih yang menyatakan penggunaan cantrang masih diperbolehkan sampai akhir tahun 2017. Dengan demikian bisa menjadi pegangan para nelayan saat melaut," kata Abdul Wachid.


(bgs/bgs)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed