Keren! Kabupaten Bandung Punya Mal Pelayanan Publik Terbesar di Jabar

Muhamad Iqbal - detikNews
Rabu, 08 Des 2021 15:28 WIB
Menpan-RB Tjahjo Kumolo resmikan mal pelayanan publik di Bandung
Menpan-RB Tjahjo Kumolo resmikan mal pelayanan publik di Bandung (Foto: Muhamad Iqbal)
Bandung -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Munara 99, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/12/2021). MPP Kabupaten Bandung disebut-sebut sebagai mal pelayanan publik terbaik dan terbesar di Jawa Barat.

Peresmian itu pun didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Mereka pun berkesempatan melihat langsung pelayanan di MPP Kabupaten Bandung.

"Saya meninjau, ini cukup bagus ya, lapang tempatnya, bersih, rapi, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung punya rasa nyaman, membawa anak-anak bisa ada tempat bermain anaknya, perpustakaannya dan sebagainya. Kami ikut bangga, bahwa di Kabupaten Bandung punya mal pelayanan publik yang paling megah dari 50 mal yang ada," ungkap Tjahjo Kumolo usai meninjau MPP Kabupaten Bandung.

MenPAN-RB menuturkan bahwa pembuatan mal pelayanan publik dinilai dapat mempermudah proses pelayanan, dari asalnya berceceran kini menjadi terpusat atau satu pintu.

Sejauh ini, total ada sebanyak 27 instansi telah bergabung untuk memberikan berbagai layanan administrasi.

Yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang, KPP Pratama Majalaya, Samsat Soreang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bandung, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Selanjutnya ada Polresta Bandung, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Soreang, Badan Narkotika Nasional (BNN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung,

Kemudian juga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Bandung, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus Kabupaten Bandung, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

"Ini dapat mempercepat proses pelayanan publik sebagaimana diinisiasi oleh pa bupati dan disupport oleh pa gubernur. Mudah-mudahan ini bisa terus bersinergi dan dikembangkan ke depannya," ucapnya.

Selain itu, ia pun menantikan perkembangan daerah lain untuk mendirikan mal pelayanan publik.

"Saya kira bapa gubernur sudah janji mensosialisasikan mengenai hal ini. Ada berbagai langkah kebijakan dari pemerintah provinsi untuk mempercepat, setidaknya ada studi tiru dari beberapa kota yang ada, seperti Bekasi, Karawang, Sumedang, sekarang Kabupaten Bandung," ucapnya.

"Tidak harus punya gedung yang baru, gedung yang lama, yang penting satu atap, terintegrasi, seluruh instansi terkait yang berkaitan dengan masyarakat secara luas," pungkasnya.

Hal sama pun diutarakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan bahwa mal pelayanan publik di Kabupaten Bandung merupakan yang terbaik dibanding dengan daerah lainnya.

"Saya turut bangga karena mal di Kabupaten Bandung menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Dan ini akan menginspirasi kepada 27 kota kabupaten, karena ada sebagian yang belum," tuturnya dalam sambutannya di Gedung Budaya Sabilulungan.

Dirinya pun mendorong agar daerah lain untuk mendirikan mal pelayanan publik. Pasalnya, mal ini dinilai memudahkan masyarakat agar tidak usah kesulitan untuk mengakses pelayanan.

"Jadi ke depan akan kami dorongan bupati walikota untuk melakukan atau mendirikan tempat satu pintu untuk tempat layanan publik," ucapnya.

"Kalau dulu diperlukan ketuk pintu ke beberapa pintu, kalau sekarang cukup datang ke satu tempat untuk melakukan pelayanan," pungkasnya.

Selain itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, adanya mal pelayanan publik diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Apabila sudah mudah, diharapkan pula banyak investasi terjadi di dalam daerah Kabupaten Bandung.

"MPP menjadi salah satu instrumen pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung investasi di Kabupaten Bandung," ungkap Dadang dalam sambutannya.

Selain itu, MPP dinilai mampu mengurangi egosektoral antar lembaga pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tidak akan dirugikan atas pola pikir tersebut.

"Karena sejatinya, konsep MPP telah mengubah pola pikir egosektoral antar perkantoran menjadi kerja bersama, sesuai dengan prinsip MPP yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan," pungkasnya.

(mud/mud)