UMK 2022 Tak Naik, Begini Respons Buruh Sumedang

Nur Azis - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 22:08 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) masih belum menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 hingga Selasa (30/11/2021) pukul 23.00 WIB.
Foto: Massa buruh saat menunggu penetapan UMK di depan Gedung Sate, Bandung (Yudha Maulana/detikcom).
Sumedang -

Serikat Pekerja di Kabupaten Sumedang mengaku kecewa terkait nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dari UMK sebelumnya atau tahun 2021, yakni Rp 3.241.929,67. Mereka menilai penetapan UMK tahun ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.

"Dengan keputusan gubernur yang kemarin malam itu, ya tidak hanya Sumedang tapi pekerja seluruh Jawa Barat juga mungkin berduka merasa kecewa atas keputusan yang telah ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusannya," ucap Guruh Hudyanto selaku Koordinator Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) saat dihubungi detikcom, Rabu (1/12/2021).

Sebagaimana diketahui penetapan UMK telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021). Keputusan itu dituangkan ke dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 Tentang upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Terkait keputusan itu, lanjut Guruh, lantaran surat keputusan dikeluarkan oleh provinsi dalam hal ini gubernur maka upaya litigasi dan non litigasinya pun akan dilakukan oleh perangkat organisasi serikat pekerja di tingkat provinsi.

"Perangkat-perangkat organisasi serikat pekerja di tingkat Jawa Barat, Insya Allah dalam satu dua hari ke depan akan bertemu untuk menyikapi tindak lanjut dari penetapan UMK," paparnya.

Ia menuturkan, upaya litigasi dan non litigasi perlu ditempuh lantaran penetapan UMK bertolak belakang dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah inkonstitusional bersarat dan harus diperbaiki dengan tenggat waktu dua tahun.

Sebelumnya, kata dia, penetapan nilai UMK di Kabupaten Sumedang ini telah terjadi perbedaan pandangan antara dewan pengupahan dan Apindo. Dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 10 persen, sementara Apindo selaku pengusaha tetap berpegang pada PP 36/2021 atau tidak ada kenaikan UMK.

"Karena deadlock maka diserahkan kepada Bupati, disela-sela waktu ini, serikat pekerja sempat beraudiensi dengan bupati kemudian ketemulah angka realistis yaitu kenaikan sebesar 3,27 persen, itu ada dasarnya karena kami menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jawa Barat," paparnya.

Namun, lanjut dia, usulan kenaikan 3,27 persen itu mentah setelah keluar intruksi dari Gubernur Jawa Barat kepada Bupati/Walikota terkait penyesuaian UMK 2022 tetap berpegang pada PP 36/2021.

Sementara untuk PP 36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, lanjut dia, antara serikat pekerja dan pemerintah kaitannya dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat perbedaan pandangan.

"Nah terkait PP Nomor 36 ini ada perbedaan tafsir kaitannya dengan putusan MK 91," katanya.

Guruh menjelaskan, UU Cipta Kerja termasuk dengan turunannya PP 36/2021, sebagaimana keputusan MK adalah inkonstitusional secara bersarat dan harus diperbaiki dengan tenggat waktu dua tahun.

Bagi serikat pekerja, prinsip Inkonstitusional ini ditafsirkan sebagai hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UUD 1945.

"Tafsir kita, ketika itu dinyatakan bertentangan maka batal demi hukum maka jika batal demi hukum maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan (dalam pengupahan), itu tafsir kami dari serikat pekerja, sementara tafsir pengusaha dan pemerintah ini sudah jelas-jelas disampaikan oleh Presiden Jokowi menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku, nah tafsir inilah yang bertolak belakang," paparnya.

Hal itu, tambah dia, dipertegas dengan amar putusan MK nomor 7 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat strategis dan berdampak luas maka tidak boleh ditetapkan dengan menggunakan UU Cipta Kerja.

"Artinya Karena upah ini masuk dalam kategori program strategis nasional dan berdampak luas, maka kami berpendapat bahwa soal upah ini tidak bisa ditetapkan dengan UU Cipta Kerja atau PP 36 sebagai turunannya karena bertentangan dengan UUD sebagai induknya," terangnya.

(mso/mso)