Dana BLT yang Ditilap Eks Kades di Lebak Dipakai Nyalon Pilkades

Rifat Alhamidi - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 10:50 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).
Lebak -

Eks kepala desa di Lebak, Banten berinisial AU (49) nekat menilap uang bantuan tunai (BLT) milik warganya sendiri hingga Rp 90 juta. Usut punya usut, duit bantuan itu diduga telah digunakan AU untuk memenuhi kebutuhannya saat mencalonkan diri dalam perhelatan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak.

"Dari hasil pemeriksaan kami sementara, motif terduga pelaku ini mengarah ke sana (buat nyalon Pilkades). Karena memang yang bersangkutan merupakan calon kepala desa yang kalah dan kini tidak menjabat lagi," kata Kasatreskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/11/2021).

Meski demikian, penyelidik hingga kini belum menetapkan secara resmi status AU menjadi tersangka. Polisi, kata Indik, masih perlu mendalami lagi penyelidikan kasus dugaan korupsi itu sembari mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat.

"Belum, belum ada yang kami tetapkan tersangka. Sampai saat ini masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan barang bukti," ungkapnya.

AU sendiri diketahui menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Pasindangan, Lebak periode 2016-2021. Pada perhelatan Pilkades kemarin, dia gagal melenggang kembali sebagai orang nomor satu di desa yang masuk Kecamatan Cileles tersebut.

Dugaan korupsi itu mencuat setelah penyelidik mendapat laporan dana BLT bagi warga di desa tersebut selama dua bulan tak dicairkan oleh sang eks kades. Padahal seharusnya, ada 100 warga yang mendapat bantuan uang tunai senilai Rp 300 ribu setiap bulannya.

Apabila dihitung, dalam tiga tahap pencairan dana BLT itu AU total menilap uang bantuan untuk warganya senilai Rp 90 juta. Penyelidik pun sudah menggeledah kantor Desa Pasindangan dan mengamankan satu boks dokumen barang bukti dalam kasus tersebut.

Jika nanti terbukti bersalah, AU akan diancam Pasal Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

(mso/mso)