Pindahkan Pusat Pemerintahan, Pemkot Bogor Akan Manfaatkan Lahan Eks BLBI

M. Sholihin - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 17:13 WIB
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (Foto: Pemkot Bogor).
Bogor -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat hibah lahan eks aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa lahan seluas 10,2 hektar. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pusat perkantoran Pemkot Bogor, termasuk kantor Wali Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan lahan eks aset BLBI itu berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

"Jadi satu paket, ada tiga titik asetnya, 6 hektar di Katulampa, 1 hektar di jalur R3 dan 3,2 hektar di Kelurahan Empang, sekitar BNR (Bogor Nirwana Residen)," kata Dedie ditemui di Kelurahan Pulo Geulis, Selasa (23/11/2021).

Lahan seluas 6 hektar yang berada di Kelurahan Katulampa, kata Dedie, akan digunakan sebagai pusat pemerintahan Kota Bogor. Di atas lahan itu, nantinya akan dibangun kantor Wali Kota Bogor dan kantor-kantor pelayanan masyarakat lainnya.

"Jadi selama 2 tahun terakhir ini kita mencari solusi ya, bagaimana nanti ke depan Kota Bogor terkait beban lalu lintas di pusat Kota Bogor ini bisa tersebar. Nah salah satu pemikiran kita ini adalah memindahkan pusat pemerintahan, memindahkan pusat pemerintahan atau kantor Wali Kota ke suatu tempat, jadi tidak semuanya berada di tengah kota," ucap Dedie.

"Nah kalau kita antisipasi ke depan tentu kita harus memiliki satu lahan yang nantinya kita bisa pakai, kita bangun untuk pusat pelayanan masyarakat Kota Bogor yang terpadu. Nah akhirnya kita mendapatkan dari lahan eks BLBI yang luasnya 6 hektare di Katulampa, nanti tahun depan mulai kita gambar, kita rancang, baru akan disiapkan cut and fill nya dan DED-nya, Insya Allah tahun depan kita mulai. Setelah itu kalau memang sudah siap tentu kita akan ajukan untuk anggaran pembangunannya," kata Dedie.

Sementara lahan eks BLBI seluas 3,2 hektar yang berada di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, rencananya akan digunakan untuk pembangunan stasiun lintasan kereta api, kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kantor Departemen Agama (Depag) Kota Bogor.

"Kemudian ada 1 hektar lahan di jalur R3, itu terpecah posisinya. Lahan ini nantinya akan kita manfaatkan untuk kantor Samsat Kota Bogor, kita kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat," tambah Dedie.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor, lanjut Dedie, sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu. Hal itu dilakukan untuk memindahkan pusat pelayanan dan beban lalu lintas yang sampai saat ini masih terpusat di tengah Kota Bogor.

"Di jalur SSA (Sistem Satu Arah) itu kan ada banyak perkantoran, ada kantor pajak pratama, kanwil pajak jabar, ada sekolah SMA 1, ada Regina Pacis, ada Kejaksaan, ada lembaga-lembaga penelitian, ada kantor Samsat, semuanya sangat terpusat, ada Pasar Anyar dan lain-lain," ungkap Dedie.

Dedie menyebut, pemindahan pusat pemerintahan juga dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal.

"Itu awalnya karena ada kebutuhan. Perkantoran di Kota Bogor ini kan terpecah-pecah (terpisah lokasinya). Misalnya, dulu ada kantor yang lokasinyaa di gang. Masa kantor pemerintahan ada di gang, tentu kurang representatif. Tentu kalau kantor-kantor ini disatukan (pada satu area), masyarakat tentu yang akan mendapat pelayanan dari pemkot tinggal datang ke satu tempat. Nggak terpisah-pisah, jadi masyarakat tidak terbebani," kata Dedie.

Diberitakan detikcom sebelumnya, aset eks BLBI senilai Rp 492 miliar akan dihibahkan oleh negara kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga. Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan penyerahan hibah tersebut dilakukan pada 25 November mendatang.

"Sebagai tindak lanjut pengelolaan aset eks BLBI oleh Satgas BLBI, pada hari Kamis lusa tanggal 25 November 2021 Satgas BLBI akan menyerahkan aset eks BLBI sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian/lembaga negara," katanya.

Pemberian hibah tersebut dilakukan dengan penetapan status penggunaan (PSP) yang akan diterima oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang saat ini dikomandoi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

(mso/mso)