Desak Omnibus Law Dicabut, Buruh Gelar Demo di Depan Gedung Sate

Yuda Febrian Silitonga, Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 13:49 WIB
Aksi demo buruh di Gedung Sate, Kota Bandung.
Foto: Aksi demo buruh di Gedung Sate, Kota Bandung (Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut pemerintah untuk memenuhi sepuluh tuntutan rakyat (Sepultura) yang salah satunya agar Omnibus Law dicabut.

Aksi tersebut digelar bagian dari peringatan berdirinya Federasi Serikat Buruh Dunia (WTFU). Dalam aksinya mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang tertuang dalam sepuluh tuntutan rakyat (Sepultura).

Sepuluh tuntutan itu, yakni cabut omnibus law, tolak penghapusan upah sektoral, stop PHK sepihak, stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, berikan persamaan hak dan perlindungan bagi PRT dan buruh migran, angkat seluruh penyuluh PLKB dan APPBI menjadi pegawai ASN, jamin dan lindungi kaum buruh di berbagai sektor, vaksin gratis untuk seluruh kaum buruh dan tolak pemberangusan pegawai KPK.

Aksi demo buruh di Gedung Sate, Kota Bandung.Aksi demo buruh di Gedung Sate, Kota Bandung. Foto: Yudha Maulana

"Dalam aksi hari ini kita dari KASBI instruksi nasional untuk seluruh daerah anggota KASBI di Indonesia ini momen peringatan berdirinya WFTU dan kebetulan kita bergabung di WFTU. Kedua, momen hari ini kita menuntut pencabutan Omnibus Law Cilaka," ucap Koordinator Aksi Siti Eni di lokasi unjuk rasa, Kamis (14/10/2021).

Pantauan detikcom, para peserta membuat aksi teatrikal di sela-sela orasi. Tampak seorang pria, mengenakan kostum gurita yang menjadi simbol jeratan oligarki.

"Bagi kita bukan UU Cipta Kerja yang memang dalam kenyataannya hari ini adalah UU Cilaka itu sendiri sudah dipraktikkan di pabrik-pabrik dengan dalih pandemi COVID-19 untuk PHK sepihak dan dirumahkan. Kita juga menuntut sepultura," kata Eni melanjutkan.

Eni mengatakan selain di Bandung KASBI juga menggelar aksi serentak di Karawang, Subang, Bandung raya, Bekasi dan Indramayu. Menurutnya, unjuk rasa ini wajib.

"Hari ini perlawanan itu kita kobarkan dari KASBI bahwa tujuan kita adalah menggerakkan hati mereka yang belum tergerak artinya persatuan untuk melakukan pergerakan karena Omnibus Law Cilaka itu tidak hanya dirasakan KASBI saja melainkan seluruh klaster buruh, nelayan, mahasiswa, buruh dan yang lainnya," ujarnya.

"Kita secara bersama-sama akan mengajak mereka untuk melakukan sebuah pergerakan," ucap Siti.

Demo Buruh di Karawang

Sementara itu, ratusan buruh di Karawang juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Karawang. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan terutama meminta agar kesejahtaraan para buruh lebih diperhatikan.

Koordinator aksi dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Raswita mengungkapkan gelaran aksi ini dilakukan serentak oleh KASBI di seluruh wilayah di Indonesia, dengan membawa beberapa tuntutan rakyat.

"Adapun tuntutannya itu, yakni menuntut pelayanan kesehatan umum gratis bagi semua kalangan, peningkatan kesejahteraan hidup bagi kaum buruh dan pensiunan atau korban PHK, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, hancurkan rasisme dan segala bentuk diskriminasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, juga meminta Pemkab Karawang mendukung pencabutan Omnibus Law dan seluruh PP turunanya; Peraturan Pemerintah No.34, No.35, No.36, dan No.37," katanya, Kamis (14/10/2021).

"Kemudian menolak penghapusan upah sektoral, seperti semula, stop PHK sepihak, stop Union Busting dan berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat, stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, berikan persamaan hak dan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan seluruh buruh Migran, dan sahkan RUU PPRT," ucap Raswita menambahkan.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar seluruh Penyuluh KB (PLKB) dan Penyuluh Perikanan (APPBI) diangkat menjadi pegawai ASN, berikan gaji dan hak-haknya sesuai ketentuan, dan menuntut jaminan perlindungan kaum buruh di sektor industri, pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, kontruksi, transportasi, driver online atau ojek online.

"Terus jgta berikan vaksin gratis untuk seluruh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, usut tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi COVID-19," ungkapnya.

Sementara itu, pihak buruh yang berunjuk rasa juga menyoroti soal pemberangusan pegawai KPK. Mereka memin 58 orang pegawai KPK kembali dipekerjakan seperti semula tanpa syarat dan menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Karawang.

"Salah satu halnya juga soal kemiskinan ekstrem di Karawang, bagaimana kinerja Pemkab selama ini," ujarnya.

(yum/mso)