Eks Sekda Banten Sebut Hibah Ponpes Dibuat untuk Pemberdayaan

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 27 Sep 2021 20:43 WIB
Eks Sekda Banten sebut hibah ponpes untuk pemberdayaan
Sekda Banten saat bersaksi di sidang korupsi hibah ponpes (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Eks Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan bahwa hibah pondok pesantren yang jadi dikorupsi khususnya tahun 2018 awalnya untuk pemberdayaan pesantren. Untuk hibah ke ponpes, ada peraturan gubernurnya sendiri yang usulannya diverifikasi dinas atau badan.

"Untuk pesantren di Biro Kesra, karena sesuai dengan Pergub untuk pesantren dan bidang-bidang keagamaan lain di Kesra, kecuali pendidikan umum di Dinas Pendidikan," kata Ranta di hadapan majelis hakim Tipikor Serang, Senin (27/9/2021).

Hibah pesantren katanya dibahas anggarannya pada 2017. Berdasarkan aturan, ada verifikasi dan dibuat rekomendasi usulannya ke gubernur Banten. Pada 2018, hibah dari Pemprov Banten sendiri secara keseluruhan ada 2 triliun lebih. Khusus untuk pesantren jumlahnya Rp 66 miliar termasuk untuk operasional Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP.

Anggaran hibah itu kemudian disahkan di APBD pada Desember 2017. Tujuan hibah menurutnya adalah untuk pemberdayaan. Ia sendiri pension pada sekitar Juli 2018.

"Membantu pemberdayaan pontren (pondok pesantren)," ujarnya.

Saksi juga mengatakan bahwa jabatan Sekda juga melekat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pengarahnya adalah gubernur dan wakil gubernur. Saat ia menjabat sebagai Sekda, waktu itu gubernurnya adalah Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai wakil gubernur.

Tapi, Ranta mengaku pada 2017 ia tidak ikut dalam pembahasan antara pengaran TAPD berkaitan dengan hibah pondok pesantren. Termasuk apakah ada perubahan usulan jumlah hibah ke FSPP dan pondok pesantren.

Ia juga mengaku tidak tahu bahwa ada audiensi antara FSPP dengan gubernur Banten. Karena, di Tim TAPD ada kepala Bappeda dan BPKAD sebagai wakil ketua TAPD yang biasa membahas hibah ponpes.

"Saya tidak hadir, saya tidak tahu ada FSPP menghadap gubernur. Saya tidak di tempat, artinya tidak mendampingi,"ujarnya.

Eks Sekda Ranta menjadi saksi untuk lima terdakwa korupsi hibah ponpes tahun 2018. Kasus korupsi hibah ponpes keseluruhan di tahun 2018 dan 2020 yang merugikan negara Rp 70,7 miliar.

Lima terdakwa yaitu pejabat di Biro Kesra Irvan Santoso dan Toton Suriawinata. Tiga terdakwa lain adalah Epieh Saepudin selaku pimpinan pesantren di Pandeglang, Asep Subhi pimpinan ponpes Darul Hikam dan Agus Gunawan selaku honorer di Kesra.

(bri/mud)