Okupansi Hotel Dinilai Langgar Ketentuan, Ini Kata PHRI Pangandaran

Faizal Amiruddin - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 15:38 WIB
Ketua PHRI Pangandaran
Foto: Ketua PHRI Pangandaran Agus Mulyana (Faizal Amiruddin/detikcom).
Pangandaran -

Okupansi hotel di kawasan objek wisata Pangandaran sempat mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat khususnya dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam dua kali akhir pekan yang sudah berlalu, okupansi hotel di Pangandaran dinilai Luhut melanggar ketentuan atau berada di atas 50 persen.

Terkait hal itu Ketua PHRI Pangandaran Agus Mulyana menjelaskan bahwa secara keseluruhan hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran memiliki total 5.246 kamar. Sementara pada akhir pekan lalu, jumlah kamar yang terisi sebanyak 1.800 kamar.

"Bukannya kami mau membela diri, tapi data yang kami miliki seperti itu," kata Agus, Jumat (17/9/2021).

Bahkan kata Agus, penginapan atau hotel yang posisinya berada di bagian belakang banyak yang sepi. "Misalnya ada hotel punya kamar 100, booking 50 kamar. Berarti kan paling tidak ada 100 orang yang tinggal di hotel itu, makanya terlihat seperti penuh," kata Agus

Namun demikian Agus mengatakan teguran pemerintah pusat itu menjadi bahan evaluasi dan perhatian bagi seluruh pengelola hotel di Pangandaran. "Yang pasti ke depan kami akan menegaskan kepada teman-teman pengelola hotel untuk membatasi okupansi sebesar 50 persen. Sudah saya imbau di grup," kata Agus.

Selain mengenai pembatasan okupansi, dia juga mengimbau kepada pengelola hotel untuk mengingatkan tamunya ketika hendak keluar hotel di Pangandaran.

"Kalau tamu keluar diingatkan agar memakai masker. Sebaiknya hotel juga menyediakan masker untuk dibagikan kepada tamu. Masker tidak mahal kok, daripada wisata ditutup lebih baik bantu tegakkan Prokes," kata Agus.

Pengelola hotel menurut Agus sudah diminta untuk menerapkan prokes. Apalagi, kata dia, masalah prokes ini ikut menjadi sorotan pemerintah pusat selain masalah okupansi.

"Sama-sama kita saling mengingatkan, pengelola hotel harus memiliki kesadaran. Karena jika terus-terusan prokes jadi sorotan bukan tak mungkin wisata akan ditutup lagi, kita lagi yang susah," kata Agus.

Kepada pihak pemerintah Agus berharap dilakukan screening di pintu masuk. Maksudnya agar wisatawan yang sudah menjalani vaksinasi saja yang boleh masuk ke objek wisata Pangandaran. Menurut dia itu penting untuk menekan risiko terjadi penularan atau klaster COVID-19 di pegawai atau pengelola hotel di Pangandaran.

"Kalau pengelola dan pegawai hotel di Pangandaran sudah lebih dari 90 persen menjalani vaksinasi. Kami sudah menyadari pentingnya vaksinasi. Makanya kami juga mengajak rekan pelaku wisata yang lain untuk segera mendapatkan vaksinasi agar pembukaan pariwisata di Pangandaran bisa terus berjalan," kata Agus.

(mso/mso)