Kabar Baik! Insentif Nakes di Garut Akan Ditambah

Hakim Ghani - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 16:22 WIB
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman
Wabup Garut Helmi Budiman (Foto: Hakim Ghani)
Garut -

Wabup Garut Helmi Budiman mengatakan, insentif untuk nakes yang menangani COVID-19 di Garut akan ditambah. Jumlahnya akan sama dengan insentif tahun lalu.

"Ada kabar baik, keputusan bersama antara Kemenkes dan Kemendagri, bahwa insentif akan kita bayarkan sesuai standar dari pemerintah pusat," kata Helmi kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Helmi mengatakan berdasarkan instruksi pemerintah pusat, insentif nakes yang sebelumnya dikurangi pada tahun ini karena berbasis anggaran pemerintah daerah akan kembali ditingkatkan seperti insentif pada tahun lalu yang lebih tinggi karena berbasis anggaran pemerintah pusat.

"Ketentuannya dibayar oleh daerah, tapi ada ketentuan kita harus bayar full," katanya.

Dengan demikian maka insentif yang akan dibayarkan kepada nakes adalah sebagai berikut:

- dokter spesialis: Rp 15 juta
- dokter umum: Rp 10 juta
- perawat: Rp 7 juta
- non-nakes: Rp 5 juta

Kendati demikian, kata Helmi, pihaknya akan mengkaji lagi kriteria para pendapat insentif.

"Akan kita lihat karena itu harus full. Melakukan penanganan di RSU kita lihat lagi kriterianya sesuai juknis yang ada," tutup Helmi.

Sekadar diketahui, pembagian insentif di Garut sempat berujung riuh setelah sejumlah nakes yang mengaku bertugas di RSUD dr. Slamet Garut protes ke Helmi.

Protes dilancarkan para nakes melalui akun IG Helmi. Para nakes protes lantaran menganggap ada pemotongan insentif yang mereka terima.

"Alhamdulillah pa sudah diterima tp cuma 40%, kita rs rujukan tp jumlah insentifnya jauh lebih kecil daripada rs tetangga dengan beban kerja yg jauh beda juga, semoga bisa jadi pertimbangan pa, hatur nuhun," ungkap salah seorang pengguna IG yang mengomentari unggahan terkait insentif di akun Helmi.

Helmi sendiri memastikan tidak ada pemotongan insentif yang dilakukan pihak mana pun.

Helmi menjelaskan, insentif yang diterima nakes berkurang lantaran pada tahun ini insentif dibayar oleh Pemda dari APBD. Berbeda dengan tahun lalu yang dibayar pemerintah pusat dengan basis anggaran APBN.

"Tidak ada pemotongan. Dari tahun 2020 nakes itu mendapatkan dari APBN, dari pusat, Kemenkes. Nah untuk tahun ini dari APBN tidak ada, diserahkan kepada daerah sesuai kemampuan" ujar Helmi.

"Makanya dokter spesialis Rp 8 juta, untuk dokter umum Rp 4,7 juta, untuk perawat Rp 3 juta untuk yang non-nakes Rp 2,250 juta jadi memang ada perbedaan antara tahun ini dengan tahun kemarin," tutup Helmi.

(mud/mud)