Pejabat Disdik Sumedang Jadi Tersangka Kredit Fiktif

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 20:08 WIB
Dua orang ditetapkan tersangka kasus kredit fiktif bank BUMD Jabar
Penahanan dua tersangka kredif fiktif (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Kejati Banten menahan dua orang tersangka kredit fiktif di sebuah bank yang melibatkan kepala cabang di Tangerang. Kasus ini adalah tindak lanjut dari putusan pengadilan di Pengadilan Tipikor Serang.

Dua orang yang ditahan adalah pejabat Dinas Pendidikan Sumedang Unep Hidayat dan dari pihak swasta bernama Djuaningsih. Keduanya terlibat dalam pencairan dana PT Jaya Abadi Soraya Rp 4,5 miliar dan Cahaya Rezeky Rp 4,2 miliar dengan cara menerbitkan surat SPK fiktif sebanyak enam buah.

"Dua penahanan berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Serang atas nama UH dan D. SPK fiktif itu untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan di daerah Sumedang, itu yang dijadikan agunan 6 SPK fiktif," kata Aspidsus Kejati Banten Sunarko kepada wartawan di Kejati Banten, Jalan Serang-Pandeglang, Senin (15/6/2021).

Kedua-duanya diduga terlibat dalam pembuatan SPK fiktif di atas. Mereka juga menerima uang sekitar Rp 2,3 miliar yang uang itu sudah dijadikan barang bukti dan disita berdasarkan persidangan.

"UH ini di Dinas Pendidikan sedangkan dari pihak swasta," ujarnya.

SPK fiktif itu juga diagunkan di sebuah bank. Sehingga keluarlah uang dari bank yang masing-masing tadi berjumlah Rp 4,4 dan Rp 4,2 miliar.

"Untuk melakukan pengadaan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang," terangnya.

Kedua tersangka ini kemudian ditahan di Rutan Pandeglang selama 20 hari ke depan. Keduanya diancam Pasal 3 dan 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara kredit fiktif senilai total Rp 8,7 miliar ini, mantan kepala cabang di Tangerang Kunto Aji Cahyo sendiri sudah divonis majelis hakim Tipikor Serang dua pekan lalu. Ia divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Sedangkan pihak swasta atas nama Dheerandra Alteza Widjaya yang bekerja sama dalam kredit fiktif ini divonis 6 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dikenai uang pengganti Rp 4,2 miliar dan jika tidak dibayar harga benda akan disita dan jika tidak mencukupi maka dipidana selama 3 tahun.

(bri/mud)