Wacana PPN Sembako-Sekolah, Ibu-ibu di Kuningan: Udah Susah Makin Susah

Bima Bagaskara - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 21:26 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Foto: Rifkianto Nugroho
Kuningan -

Wacana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan Sekolah swasta mendapat protes dari banyak kalangan. Wacana tersebut dianggap akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan para ibu rumah tangga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Andini Rahmawati (34) misalnya, Ia mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut.

"Ga setuju, atuh biaya hidup malah makin tinggi, jadi makin susah aja. Sembako sama sekolah kan kebutuhan pokok, masa beli beras sama nyekolahin anak sekolah akan kena pajak," ucap Andin saat ditemui detikcom di kawasan Taman Kota Kuningan, Sabtu (12/6/2021).

Menurut ibu dua anak ini, dengan adanya PPN sembako dan sekolah dikhawatirkan bisa mengakibatkan krisis keluarga karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga.

Bahkan kata dia, jika pemerintah memang memerlukan pemasukan tambahan alangkah baiknya tidak mengorbankan masyarakat yang saat ini sudah dalam kondisi susah.

"Harga sembako nanti makin mahal, biaya pendidikan besar nanti. Kenapa ga potong aja itu gaji para pejabat, kan gajinya besar. Masa mau ngorbanin masyarakat bawah seperti kami, kami ini udah susah, jangan ditambah susah lagi," tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Nani Oktaviani (27). Ia mengungkapkan wacana pemerintah soal PPN sembako dan sekolah tidak perlu direalisasikan karena hanya akan mempersulit keadaan.

"Ga penting PPN sembako ini ga perlu untuk dilakukan karena ibu-ibu sekarang sudah sangat prihatin keadaannya," ucapnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laelasari mengungkapkan pemerintah harus mengkaji ulang wacara penerapan PPN sembako dan sekolah. Hal itu menurutnya akan merugikan semua masyarakat di semua kalangan.

"Saya rasa harus dikaji ulang, ini dampaknya besar buat masyarakat, apalagi para ibu-ibu yang sekarang aja udah susah karena pandemi. Kalau sembako sama sekolah kena pajak, kasihan mereka," singkatnya saat dihubungi.

Seperti diketahui, pemerintah mewacanakan untuk mengenakan PPN terhadap sembako dan sekolah. Wacana itu terlihat dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

(ern/ern)