Tak Terima THR, Pegawai Honorer Pemprov Jabar Menjerit

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 10:00 WIB
Ilustrasi THR
Foto: Ilustrasi (Muhammad Ridho/detikcom).
Bandung -

Pegawai honorer yang berada dalam lingkup Pemprov Jawa Barat tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Kebijakan itu disesalkan oleh sejumlah pegawai honorer, pasalnya tahun lalu mereka bisa mendapatkan THR.

Salah seorang pegawai honorer, sebut saja KR mengatakan beban kerja yang diembannya sama dengan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu di dalam klausul kontrak pun terdapat poin yang menyatakan bahwa honorer bisa mendapatkan THR.

"Dalam kontrak itu ada klausul bahwa kita dapat THR. Lalu sekarang bagaimana nasib surat kontrak itu? Kita menandatangani di atas materai, enggak main-main kan. Jangan melanggar aturan sendiri dong," ujar KR saat dihubungi detikcom, Selasa (11/5/2021).

KR mengatakan keberadaan tenaga honorer ini juga dibutuhkan untuk menggenjot kinerja Pemprov. "Makanya ada honorer juga kan dibutuhkan oleh Pemda, seandainya ada upaya Pemprov terlambat mengantisipasi masalah ini," katanya.

KR mengatakan, tahun lalu THR cair pada H-7 lebaran. "Tahun- tahun sebelumnya H-7 sudah cair THR untuk satu kali gaji. Kabarnya masih tunggu Kepgub, masa sih pakai itu," ujar KR.

Senada dengan KR, pegawai honorer lainnya US mengatakan dalam kontrak kerja yang diterimanya disebutkan akan menerima tunjangan keagamaan sebesar satu kali gaji bulanan. Tahun lalu, pemberian THR ini lancar.

"Padahal jam kerja kami lebih lama daripada ASN yang terdaftar. Sabtu-Minggu kadang masih ada tugas. Memang ini sudah kewajiban jadi saya enggak masalah. Tapi tolong hak sesuai kontrak juga diperhatikan," katanya.

"Padahal gaji honor kami tak begitu besar dibandingkan ASN, sehingga THR ini sangat dinantikan," tuturnya.

US pun mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pimpinannya, namun hanya diminta untuk menunggu. Kondisi honorer seperti ini sama dengan dinas-dinas lainnya. "Di tempat saya bekerja lebih dari 100 honorer belum mendapat THR, dan semua masih menunggu," ujarnya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mencatat jumlah sumber daya manusia (SDM) di luar PNS atau honorer, di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, mencapai 36.000 orang pada tahun 2020. Jumlah tersebut meliputi kontrak perorangan, tenaga harian lepas, sampai outsourcing.

Lihat juga video 'Buruh di Bandung Ramai-ramai Nagih THR, Akses Jalan Ditutup':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2