Ramai-ramai Kecam Korupsi Hibah Pondok Pesantren di Banten Rp 117 M

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 17:15 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)
Serang -

Kecaman muncul dari berbagai pihak terkait kasus korupsi dana hibah pondok pesantren di Provinsi Banten dengan total Rp 117 miliar. Penegak hukum dituntut transparan dan menuntaskan kasus ini hingga aktor intelektual oknum penyunatan hibah.

Forum Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari Banten Bersih, Indonesia Corruption Watch (ICW), Nalar Pandeglang, Kompak Lebak, Serang Creator, Akademisi Untirta, Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Banten, Koalisi Guru Banten, Kelompok Jurnalisme Warga meminta Kejati Banten mengungkap pelaku lain kasus ini. Pengungkapan tidak sebatas pada aktor lapangan.

"Kejati Banten harus bisa mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam korupsi hibah ponpes ini dan seharusnya Pemprov juga memperbaiki sistem penyaluran dana hibah," kata perwakilan Forum Masyarakat Sipil Antikorupsi Adam Alfian kepada wartawan di Serang, Jumat (23/4/2021).

Ia juga menyoroti soal lemahnya monitoring dalam sistem pemberian hibah hingga rentan dijadikan bancakan. Jangan sampai Pemprov Banten bahkan gubernur menurutnya cuci tangan atas kasus ini. Apalagi, pada dasarnya pemberian hibah dengan sistem e-hibah yang dibangun pemprov melibatkan unsur pejabat pemerintah.

Kasus hibah ini juga memunculkan preseden kemana Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) milik KPK. Padahal selama ini Korsupgah selalu hadir di Provinsi Banten dan kemana saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran hibah.

"Korsupgah KPK RI harusnya optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan APBD Provinsi Banten," ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Banten telah menetapkan tiga tersangka kasus hibah untuk tiga ribu lebih ponpes senilai Rp 117 miliar tahun anggaran 2020. Tersangka yaitu inisial ES seorang swasta yang diduga memotong dana hibah untuk di Pandeglang. Kemudian ada AG honorer di Biro Kesra Pemprov Banten dan AS salah satu pengurus pesantren di Pandeglang.

AG didiga sebagai pengepul pondok dan melakukan pemotongan hibah. Sementara AS adalah operator di tingkat kabupaten yang mengumpulkan calon pesantren penerima hibah dan menyunat bantuannya.

"Betul penambahan tersangka, AG honorer di Biro Kesra (Pemprov Banten) dan AS ini salah satu pengurus pondok pesantren," kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan kepada detikcom.

Lihat juga video 'Juliari Batubara Tak Ajukan Eksepsi, Pengacara: Nanti di Pembuktian':

[Gambas:Video 20detik]



(bri/mud)