DPRD dan Petani Pangandaran Tolak Rencana Impor Beras

Faizal Amiruddin - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 12:12 WIB
Ilustrasi Beras
Ilustrasi (Foto: Dok Kementan).
Pangandaran -

Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan pihaknya dengan tegas menolak impor beras yang direncanakan pemerintah pusat.

Asep menegaskan rencana impor beras ke daerah itu akan berpengaruh kepada nasib para petani. Alih-alih impor, Asep mengatakan pemerintah justru harus mampu ekspor.

"Harga gabah sedang anjlok, itu berarti padi kita melimpah. Justru harus kita yang ekspor," kata Asep, Selasa (30/3/2021).

Terkait anjloknya harga gabah, kata Asep saat ini Pemkab Pangandaran tengah merancang program perlindungan terhadap petani. Salah satunya dengan membangun lumbung padi.

Nantinya, beras atau gabah dari petani itu disimpan di lumbung. Para pemiliknya kemudian diberi pinjaman dana, setelah harga normal baru gabah itu dijual.

Sedangkan untuk soal pupuk, menurut Asep masalah awal ada pada data base petani.

"Pola pendataan yang selama ini dilakukan masih kurang baik, sehingga hasilnya akan merepotkan petani. Contoh, seseorang disurvei hanya ke rumah, tidak dilihat lahannya. Data itu kan masuk ke pusat, jadi kebutuhan pupuk dilaporkan ke pusat," kata Asep.

Asep menambahkan, pihaknya berharap Pemkab memberikan tambahan subsidi pupuk meski subsidinya merupakan kewenangan pusat.

Sebelumnya, beberapa pelaku usaha pertanian yang tergabung dalam Serikat Rakyat Marhaen atau Seram mendatangi Gedung DPRD Pangandaran. Kepada wakil rakyat, mereka menyatakan menolak rencana impor beras.

Sekretaris Seram Pangandaran Andang Nusa Putera mengatakan pihaknya dengan tegas menolak rencana impor beras. Karena saat ini harga gabah di petani sedang mengalami penurunan.

"Pernyataan pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian tentang rencana impor satu juta ton beras dinilai tidak bijak," kata Andang.

Andang menuturkan, saat ini petani di berbagai wilayah sedang melaksanakan panen raya. Seharusnya ini menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi para petani, namun malah sebaliknya.

"Miris, padahal Indonesia sebagai negara agraris. Malah membuat petani semakin sengsara. Seharusnya hasil petani ini dibeli oleh negara," tutur Andang.

Sementara itu salah seorang anggota Seram Yayat mengatakan selain menolak rencana impor satu juta ton beras, dia juga meminta pemerintah membenahi pembagian kartu tani.

Menurut dia petani yang tak kebagian kartu tani, jadi sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Kan tidak semua petani punya kartu tani. Kami mau membuat kartu tani tapi birokrasinya berbelit-belit. Kata dinas terkait harus dari desa, dari pihak desa menyarankan harus melalui dinas terkait. Petani jadi makin susah kalau seperti ini," ujar Yayat.

(mso/mso)