KPK: 54.549 Persil Aset Negara di Jabar Belum Bersertifikat

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 15:36 WIB
ilustrasi KPK
Logo KPK (Foto: Haris Fadhil/detikcom)

Hal yang sama diungkapkan Kepala Kantor BPN Wilayah Jabar Yusuf Purnama. Dia meminta pemerintah daerah di Jabar serius untuk mengurus aset-aset yang ada di kabupaten dan kota.

"Kita hari ini kumpul di sini untuk mengurusi aset. Bukan aset kita, tapi aset negara, barang milik negara, aset provinsi, aset kabupaten-kota. Ini hukumnya wajib," ujar Yusuf.

Kepala BPKAD Jabar Nanin Hayani Adam mengatakan pengelolaan aset daerah tak semudah yang dibayangkan. Menurut Nanin, hal itu disebabkan perolehan aset daerah yang relatif beragam.

Nanin menyebut hingga bulan ini, total aset yang dikuasai Pemprov Jabar sebanyak 5.538 persil, yang mana 1.991 persil sudah bersertifikat. "Mengelola aset tidak mudah, karena perolehannya bermacam-macam. Ada aset yang telah ada sebelum pemda berdiri, ada aset yang dibeli untuk keperluan tupoksi perangkat daerah, dan ada aset karena pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten-kota. Kesempatan ini kita bisa berbagi pengalaman bagaimana mengelola aset-aset bermasalah," ujar Nanin.

Pemprov Jabar menargetkan akan melakukan sertifikasi aset secara bertahap. Proses sertifikasi aset akan dilakukan hingga 2024 mendatang.

"Sebanyak 738 persik di tahun 2021, 1.000 persil di tahun 2022, 1.000 persik pada 2023 dan 809 persil pada 2024. Sehingga total target sertifikasi hingga 2024 sebanyak 3.547 persil," kata Nanin.

Halaman

(dir/bbn)