Soal Revisi UU Pemilu, Ridwan Kamil: Ikut Keputusan Politik Saja

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 19:21 WIB
Curhat soal Corona, Ridwan Kamil ngaku pernah dibawa mimpi
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Yudha Maulana/detikcom)
Bandung -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menanggapi terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang salah satunya membahas waktu pelaksanaan pilkada serentak. Terkait revisi UU Pemilu ini, ia akan mengikuti keputusan politik di pusat.

"Pilkada itu kalau saya ikut saja keputusan politik," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (2/2/2021).

Emil menyebut tiap tahunnya UU Pemilu kerap mengalami revisi. Dia mencontohkan saat maju sebagai wali kota Bandung. Saat itu, status Emil merupakan dosen di ITB yang boleh cuti saat pilkada.

"Nah pas Pilgub harus keluar dan tidak boleh jadi PNS maka saya keluar, jadi ubah-ubah saja," kata Emil.

"Bagi saya yang pengabdian terserah mau 2023 saya ada pilgub lagi atau ditunda saya tidak masalah. Kalau urusan kepemimpinan seperti ini takdir Tuhan, di enggak-enggak juga kalau memang tidak ada garis tangannya ya pasti nggak akan jadi, jadi saya percaya itu," tutur dia menambahkan.

Emil enggan memikirkan lebih jauh soal UU Pemilu ini. Dia tak mempermasalahkan bila pilkada digelar 2022 atau 2024.

"Jadi saya tidak terlalu memikirkan mau tetap normal 2022-2023, silahkan. Mau ditunda sehingga Jabar nanti ada penjabat gubernur selama setahun, silahkan, nggak masalah. Terpenting fokus saya membereskan janji-janji politik," ucap Emil menegaskan.

Untuk diketahui, saat ini DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Dalam draf revisi tersebut, pilkada Serentak akan digelar pada 2022. Rencana itu pun kemudian menjadi polemik.

Enam fraksi di DPR, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, menginginkan pilkada serentak digelar pada 2024. Sementara itu, PD, PKS, dan NasDem menginginkan pilkada digelar pada 2022.

(dir/bbn)