Petani Pangandaran Keluhkan Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Faizal Amiruddin - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 08:58 WIB
Petani di Pangandaran tengah membajak sawah.
Foto: Petani di Pangandaran tengah membajak sawah (Faizal Amiruddin/detikcom).
Pangandaran -

Memasuki musim tanam terakhir di tahun 2020 sejumlah petani padi di Kabupaten Pangandaran mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. Para petani berharap ada solusi untuk mengatasi masalah ini.

"Harus keliling dulu cari kios pupuk sampai ke luar wilayah kecamatan. Sekalinya dapat, harganya lebih mahal," kata Asep Dadi petani di wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Selasa (1/12/2020).

Asep juga mengaku belum memiliki Kartu Tani yang menjadi syarat penerima pupuk dengan harga subsidi. "Saya sudah bertahun-tahun jadi petani, tapi belum dapat kartu tani," katanya.

Asep berharap pemerintah bisa segera mencarikan solusi bagi permasalahan klise petani padi. "Nah sekarang mau Pilkada, kalau ada yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah petani, saya cobloslah," kata Asep.

Dia menambahkan masalah klise yang dimaksud adalah kelangkaan pupuk di musim tanam dan anjloknya harga gabah di musim panen. "Dari dulu itu terus kan masalahnya, gak pernah beres," kata Asep Dadi.

Sebelumnya Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Aep Haris mengatakan, usulan kuota distribusi pupuk bersubsidi yang dialokasikan bagi petani padi Pangandaran sudah sesuai kebutuhan. Tapi Aep mengakui ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Bisa jadi kelangkaan pupuk di suatu daerah di Kabupaten Pangandaran karena konsumen membeli pupuk keluar daerah yang sudah ditentukan," kata Aep.

Selain itu bisa pula karena pupuk bersubsidi salah sasaran. Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pemilik sawah dengan luas di bawah 2 hektar. Disinyalir banyak pemilik lahan di atas 2 hektar yang menikmati pupuk bersubsidi.

"Kami tegaskan, pupuk bersubsidi itu alokasinya untuk masyarakat pemilik lahan di bawah 2 hektar," tambah Aep.

Terkait dengan kartu tani, Aep mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan program kartu tani sejak tahun 2017 lalu, namun masih banyak saja petani yang tak paham bahkan menyepelekan program ini. Sehingga ketika teknis transaksi pupuk bersubsidi harus menunjukan kartu tani, terjadi masalah bagi petani yang belum memiliki kartu tani.

"Jumlah petani berdasarkan data dari BPS tercatat 85.000 sedangkan yang berhasil melakukan registrasi Kartu Tani hanya 30.000, makanya akan terjadi kendala saat transisi teknis transaksi," jelasnya.

Diterangkan Aep, alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran diantaranya urea sebanyak 14.111 ton, ZA sebanyak 184 ton, NPK sebanyak 7.258 ton, SP36 sebanyak 1.249 ton, Organik sebanyak 2.188 ton.

"Harga pupuk bersubsidi di Pangandaran urea Rp 1.800 per kilogram, ZA Rp 1.400 per kilogram, NPK Rp 2.300 per kilogram, SP36 Rp 2.000 per kilogram, organik Rp 500 per kilogram," ujar Aep.

(mso/mso)