Jabar Hari Ini: Sex Toys Diminati Saat Pandemi-Nelayan Soroti Penangkapan Edhy Prabowo

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 19:54 WIB
Bea Cukai Bandung musnahkan dua juta batang rokok hingga ratusan botol minuman keras ilegal. Ini merupakan penindakan selama tahun 2020.
Foto: Bea Cukai Bandung musnahkan miras hingga sex toys ilegal (Wisma Putra/detikcom).
Bandung -

Kabar diamankannya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita perhatian publik. Nelayan di Jawa Barat pun memberikan respons terkait ditangkapnya orang nomor satu di bidang kelautan di Indonesia itu.

Sementara itu, polisi berhasil melanjutkan pemeriksaan terkait acara yang dihadiri Habib Rizieq yang menimbulkan kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Fakta baru pun tersingkap.

Ada tiga rangkuman berita menarik lainnya di Jabar Hari Ini, berikut ulasannya:

Ragam Respons Nelayan Jabar soal Penangkapan Edhy Prabowo

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melalui operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan tersebut diduga terkait kasus suap.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Dedi Aryanto menilai kebijakan Edhy Prabowo selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan memberi dampak positif bagi aktivitas nelayan. Dedi pun tak menyangka Edhy ditangkap KPK terkait dugaan suap.

"Kalau menurut saya kebijakan untuk nelayan, khususnya nelayan Indramayu bagus. Contohnya, soal perizinan tangkap, yang sebelumnya lama sekarang sudah cepat. Kemudian bantuan juga bagus," kata Dedi saat dihubungi detikcom, Rabu (25/11/2020).

Dedi menilai penangkapan Edhy oleh KPK tak terlepas dari kepentingan politik. "Menurut saya pribadi ini (penangkapan Edhy) ada sesuatu, masalah politik. Kelihatannya begitu. Karena mengusik bisnis seseorang, kaitannya dengan lobster. Ya jadi begini," kata Dedi.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi mengaku prihatin dengan ditangkapnya Edhy. Sekretaris HNSI Kabupaten Sukabumi Ujang SB berharap, penangkapan Edhy tidak mempengaruhi aktivitas nelayan di Kabupaten Sukabumi yang melakukan aktivitas penangkapan benur.

HNSI Sukabumi sendiri mengaku ikut berperan dalam legalisasi benur, ketika benur masih berstatus ilegal karena tertahan aturan menteri KKP sebelumnya.

Kabar Edhy dicokok KPK menjadi topik obrolan sejumlah nelayan usai melaut di warung kopi di sekitar pelabuhan pendaratan ikan Cikidang Pangandaran, Rabu (25/11/2020).

"Baru sandar tadi, kawan-kawan heboh Menteri KKP ditangkap KPK katanya gara-gara baby lobster," kata Tukirun (55) nelayan warga Desa Babakan Kecamatan/Kabupaten Pangandaran. Dia mengaku tidak tahu dan tak mau ambil pusing dengan kasus tersebut. "Saya tidak tahu dan tak mau ambil pusing dengan kasus itu. Tapi kalau berbicara benih lobster saya sejak awal tak setuju," kata Tukirun.

Dia mengaku bukan tak tahu bahwa menangkap benih lobster akan membawa keuntungan besar karena harga jualnya yang tinggi. Tukirun juga mengaku tahu jika di Pangandaran pun sudah ada nelayan yang mulai menangkapi benih lobster di malam hari.

"Kalau saya pribadi mah lebih menghargai dan setuju dengan Bu Susi (Susi Pujiastuti) dan Pak Jeje (Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran). Kalau benur terus-terusan diambil akan habis, nanti kita tak bisa dapat lobster besar lagi," kata Tukirun.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5