Duh! 9,12 Juta Warga Jabar Masih BAB Sembarangan

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 08:44 WIB
Aliran sungai yang kotor tercemar limbah manusia di Bandung.
Foto: Aliran sungai yang kotor tercemar limbah (Yudha Maulana/detikcom).

Sanitasi: Jawaban Problem Kemiskinan

Ketua Yayasan Odesas Indonesia Faiz Manshur menilai Indonesia bukan hanya terbelakang dalam urusan sanitasi di dunia, tetapi juga lambat dalam menjawab problem kemiskinan. Oleh karena itu, pada 19 November mendatang Odesa akan mengadakan acara gerakan empati pada kemiskinan dengan solusi sanitasi.

Hal itu dilakukan sebagai seruan kepada masyaakat untuk memperdulikan sanitasi, terutama pada keluarga miskin yang selama ini tak kecipratan berkah dari pembangunan negara.

"Coba saja kita buka data aktual yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 dari website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Di Indonesia ini sekarang dari 287,90 juta jiwa, masih terdapat 32,24 juta jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dan kalau kita hubungkan dengan kemiskinan, masalah kesejahteraan akses air bersih dan perilaku hidup tak sehat paling dominan di dalamnya," kata Faiz Manshur dalam siaran persnya.

Berdasarkan data dari STBM, Provinsi Jawa Barat memiliki 55 juta penduduk dan 9,12 juta di antaranya masih BABS. Menurut Faiz, jumlah warga ini perlu untuk terus diungkap karena persoalan sanitasi juga bagian dari hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah itu kalau bicara ke publik jangan hanya bicara sisa persentase. Itu bisa menghilangkan sikap empati kita pada rakyat. Jangan bilang satu persen itu kecil. Sebab setiap satu persen di level Kabupaten bisa menyangkut hidup puluhan ribu orang. Berapa pun prosentasenya harus segera diselesaikan arah kerja pembangunan pemerintah harus memenuhi hak akses sanitasi," kata Faiz.

"Banyak kepala daerah yang belum cakap mengambil peran dalam pembangunan karena hampir semua pembangunan sering tidak berkorelasi dengan masalah rakyat miskin. Ada dana desa sanitasi tidak cepat membaik. Ada dana UMKM, tapi secuil yang terealisasi dan sedikit pula yang mengubah ke arah perbaikan," ujar Faiz menambahkan.

Di tataran birokrasi,ia menilai bupati dan walikota pun masih minim pengetahuan soal sanitasi atau menganggap sebelah mata urusan tersebut. "Politisi banyak yang lemah kalau sudah urusan dengan warga miskin sehingga masalah sanitasi belum dijadikan acuan kerja pengentasan kemiskinan," jelas Faiz.

Padahal menurut Faiz, masalah sanitasi buruk itu sudah menjadi fakta berdampak mengekalkan kemiskinan. Dengan akses sanitasi yang layak bagi setiap warga, sebagian dari problem kesejahteraan orang miskin akan teratasi.

"Kami bergerak di akar rumput. Banyangkan saja misalnya. Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang datanya sudah 90 persen warganya tidak BABS, tetapi angka rumah tangga yang Buang Air Besar Sembarangan lebih dari 1.500 keluarga. Kalau setiap keluarga jumlahnya empat orang, maka bisa jadi yang BABS mencapai 5 ribu hingga 6 ribu orang. Itu baru se-kecamatan," katanya Faiz

Kabupaten Bandung sendiri menurut Faiz Manshur tidak boleh bangga dengan angka perubahan yang terjadi karena masih minim perubahannya. Sampai tahun 2020 ini saja, dari jumlah penduduk 3,93 juta jiwa, terdapat 646,26 ribu jiwa masih BABS. Pemerintah boleh bangga kalau kemudian bisa membebaskan BABS dalam pada tahun 2022. Pasalnya selama sepuluh tahun terakhir banyak kepala daerah yang tidak punya perhatian pada sanitasi buruk.

Lebih ironi lagi menurut Faiz Manshur, kawasan Perkotaan di Bandung juga sangat memprihatinkan. Selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Kota Bandung tidak memiliki terobosan khusus guna menjawab problem sanitasi yang akut di Metropolitan Kota Bandung, pasalnya sampai saat ini masih terdapat angka yang mencengangkan. Dari 2,25 juta jiwa, terdapat 716,35 ribu jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

"Bupati atau walikota itu mestinya bisa memimpin kades atau lurah. Apalagi sekarang sudah ada dana desa. Penting mendorong kades mengalokasikan dana desa untuk sanitasi. Katakanlah kalau dapat 150 hingga 200 juta dari dana desa secara rutin setiap tahun untuk sanitasi, itu akan lebih cepat mengubah keadaan. Jadi, jangan cengeng kalau tidak punya anggaran. Anggaran itu ada, tinggal keseriusan memberikan prioritas," ujarnya.


(yum/mso)