Perda Sanksi Pelanggar Protokol Bakal Diterapkan di Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2020 08:21 WIB
Poster
Ilustrasi pandemi Corona (Ilustrator: Edi Wahyono)
Serang -

Jubir Gugus Tugas COVID-19 Ati Pramudji Hastuti mengatakan Pemprov Banten sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) soal penerapan protokol kesehatan. Meski terus melakukan perpanjangan PSBB dengan pelonggaran, namun target target Perda menyasar warga tidak disiplin dengan sanksi.

"Ke depan dengan adanya Perda, mudah-mudahan terbit di bulan November, ini bisa penegakan sanksi bisa dilakukan," kata Ati di Serang, Sabtu (24/10/2020).

Pembahasan soal Perda ini sendiri masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Selain berisi pencegahan, ada tahapan bagi pelanggar protokol kesehatan mulai dari individu dan dan badan hukum yang jadi objek sanksi.

"Tentunya sanksi administrasi sampai kepada sanksi pidana," ujarnya.

Ia melanjutkan, PSBB di Banten memiliki kelonggaran-kelonggaran tertentu. Bisnis masih bisa berjalan agar roda ekonomi bisa berputar. Tapi, tingkat kepatuhan warga atas penggunaan protokol kesehatan masih 70 persen.

Makanya, saat adanya Perda, warga bermasker, penerapan protokol kesehatan baik di luar rumah dan tempat usaha bisa dilakukan.

"Harapan kami di masa akan datang tingkat kepatuhan harus di atas 90 persen," kata Ati.

Tonton video 'Mari Lakukan 3 Hal Wajib Berikut Agar Terhindar Virus Corona':

[Gambas:Video 20detik]



PSBB dengan pelonggaran tetap dilakukan di Banten. Perpanjangan tahap kedua sebulan penuh berlaku dari 20 Oktober hingga 19 November.

Saat ini keseluruhan kasus terkonfirmasi di Banten mencapai 8.345 kasus. Di provinsi ini, hanya tinggal Kota Tangsel yang masih berada di zona merah.

Sebelumnya, Eti juga mengatakan Banten mendapatkan 8.131.798 vaksin untuk bulan Desember. Tahap pertama, vaksin yang disediakan sebanyak 63 ribu lebih. Sasaran yang diutamakan tenaga kesehatan sebanyak 45 ribu vaksin, dan Satpol PP-TNI-Polri yang ada di garda terdepan sebanyak 17 ribu.

"Bukan yang di perkantoran ya, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Sehingga total 63.536 vaksin," ujar Ati.

(bri/bbn)