Pengacara Bahar Smith Minta Kemenkum HAM Bijaksana Patuhi Putusan PTUN

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 10:36 WIB
Video Habib Bahar bin Smith dari Nusakambangan (dok. Istimewa)
(Foto: Video Habib Bahar bin Smith dari Nusakambangan (dok. Istimewa)
Bandung -

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) berencana melakukan upaya banding usai kalah dari Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Bahar melalui kuasa hukumnya siap menghadapi upaya banding itu.

"Kita hadapin bandingnya. Kita lanjutkan dagelannya, lucu-lucuannya ini. Siap hadapi," ucap Azis Yanuar kuasa hukum Bahar kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).

Azis menilai upaya banding yang dilakukan Kemenkum HAM ini merupakan suatu hal yang kurang bijaksana. Menurut Azis, selaku kementerian yang mengurusi hukum, Kemenkum HAM patut untuk mengikuti apa yang jadi putusan hukum di pengadilan.

"Harusnya mereka bertindak bijaksana, kalau memang salah, keliru ya seharusnya dilakukan putusan hukum Pengadilan. Kementerian Hukum tapi tidak mengikuti aturan hukum gimana. Malah mengikuti hawa nafsu otoriternya seakan-akan dia yang punya kuasa, seakan-akan kita ini warga binaan yang memberi kuasa ke kita ini sebagai lawan mereka," tuturnya.

Menurut Azis, kalaupun putusan itu dilaksanakan oleh Kemenkum HAM dalam hal ini Bapas Bogor dan Lapas Cibinong, Bahar bakal tetap berada dalam pengawasan Bapas. Sebab, status Bahar merupakan napi asimilasi.

"Kalau misalkan, kan toh masih dalam lingkup mereka kalaupun HBS dikembalikan hak asimasinya di rumah, kan masih dalam wewenang mereka, pengawasan mereka. Apa susahnya sih mengembalikan dalam kondisi sekarang ini. Dari pada capek-capek di taruh di sana kan akhirnya kita masyarakat umum dan warga negara melihat Kemenkum HAM dalam hal ini Bapas dan Lapas ini mentalnya itu mental otoriter nggak bisa hilang," kata dia.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad dalam sidang yang juga digelar secara online melalui akun YouTube PTUN Bandung.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Klas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473 tidak sah.

"Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas klas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 Bogor," kata hakim.

Namun, pihak Bapas melalui Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tak langsung mengeksekusi putusan hakim. Selain menunggu salinan putusan dari hakim PTUN Bandung, Kemenkum HAM Jabar juga bakal mengajukan upaya banding.

"Kita hormati keputusan hakim PTUN Bandung yang membatalkan SK Ka Bapas Bogor. Untuk selanjutnya, tim advokasi melakukan rapat membahas langkah hukum selanjutnya mengajukan upaya banding," ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris di kantor Kemenkum HAM Jabar, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

(dir/mud)