Gubernur Banten Usul Pilkada Serentak Ditunda, Ini Respons Bawaslu

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 21 Sep 2020 11:18 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi (Andhika Akbaransyah)
Serangs -

Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar pelaskanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat pandemi COVID-19. Bawaslu Banten menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada KPU, DPR dan pemerintah pusat.

"Mekanisme penundaan itu berdasarkan keputusan KPU, pemerintah dan DPR. Yang memutuskan mereka, nanti rekomendasi minta ke Bawaslu, jadi penundaan itu keputusannya di pemegang kebijakan," kata Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi kepada detikcom, Senin (21/9/2020).

Mekanisme penundaan sendiri sebetulnya diatur di UU 6 2020 di penjelasan Pasal 201A. Di situ disebutkan bahwa Pilkada pada Desember 2020 bisa ditunda jika bencana nasional akibat pandemi Corona belum juga bisa diatasi. Mekanismenya diatur dalam Pasal 122A ayat (2) berdasarkan keputusan KPU, pemerintah dan DPR.

"Makanya, sekali lagi kita di bawah ini hanya pelaksana undang-undang. Kita fokus ke tahapan yang sudah ada, keputusan dari pemegang kebijakan seperti apa, kita laksanakan," ujarnya.

Karena belum ada keputusan penundaan, Bawaslu Banten saat ini terus melakukan upaya pencegahan. Bawaslu juga meminta data penyelenggara di daerah yang melaksanakan Pilkada apabila ada yang terpapar virus Corona.

Kemudian, Bawaslu di jajaran daerah juga agar melakukan swab bekerja sama dengan Pemda setempat. Pihaknya juga akan swab ke 59 orang dan komisioner. Swab yang dilakukan penyelenggara, diminta agar segera dilaporkan hasilnya oleh dinas kesehatan supaya mencegah terjadi potensi penyebaran lebih luas.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin meminta ada penundaan Pilkada jika sampai Oktober penyebaran Corona semakin tinggi. Karena daerahnya yaitu Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon akan melakukan pemilihan.

"Kalau saya mengusulkan, dipertimbangkan kalau kondisi September masih begini, Oktober dipertimbangkan (Pilkada) untuk ditunda," kata Wahidin kepada detikcom, Jumat (18/9) lalu.

Desakan ini juga muncul dari Ketua Umum PBNU Said Aqil. Penundaan dilakukan hingga proses tanggap darurat penyebaran Corona selesai.
"Agar KPU RI, Pemerintah dan DPR Ri untuk menunda pelaksanaan tahapan PIlkada serentak 2020," kata Said dalam keterangannya.

(bri/mso)