Bagaimana AKB di Kabupaten Sukabumi Jelang Pilkada 2020?

Yudha Maulana - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 23:29 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
(Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Sukabumi -

Lembaga Riset Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) membuat riset soal Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Masyarakat Jelang Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sukabumi 2020.

78 persen masyarakat Kabupaten Sukabumi menyetujui Pilkada diselenggarakan meskipun dalam situasi pandemi covid-19 dan mayoritas masyarakat khawatir terhadap itu. Hal tersebut diutarakan oleh Founder JSPP Muhamad Salman Ramdhani.

"Kebanyakan alasan masyarakat kenapa ingin pilkada meskipun sedang pandemi yaitu memang sudah waktunya, mengikuti aturan pemerintah dan asalkan mengikuti protokol kesehatan," ujar Salman kepada detikcom, Sabtu (19/9).

Selain kontroversi pelaksanaan pilkada, hasil lain dari survei tersebut yaitu tanggapan masyarakat mengenai kebiasaan 3M, aturan denda tidak memakai masker, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pembukaan tempat wisata.

"Kampanye kebiasaan 3M cukup tinggi, tapi permasalahan yang muncul kemudian masyarakat sulit untuk jaga jarak dan tidak berkerumun. Data kita menunjukkan 88 persen masyarakat kabupaten Sukabumi setuju menggunakan masker, 84 persen setuju rajin mencuci tangan tapi hanya 69 persen yang setuju jaga jarak dan hanya 45% yang setuju untuk tidak berkerumun", ujarnya.

Temuan lainnya, sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan aturan denda jika tidak menggunakan masker, uji massal rapid test dan swab test.

"Sebanyak 87 persen tidak setuju aturan denda tidak menggunakan masker, 81 persen tidak setuju uji massal rapid test dan 89 persen tidak setuju uji massal swab test. Ini tugas besar bagi kita semua khususnya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat pentingnya tes massal COVID-19 untuk pencegahan penyebaran virus tersebut. Terkait aturan denda yang ternyata menimbulkan penolakan, lebih baik pemerintah menggunakan pendekatan lain," katanya.

Penuturan selanjutnya tentang PJJ dan rencana bantuan dana kuota belajar sebesar 7,2 triliun. Mayoritas masyarakat ternyata lebih menginginkan pembelajaran tatap muka dibuka kembali.

"Hanya 7 persen masyarakat yang setuju dengan PJJ. Sementara itu 90 persen lebih masyarakat menginginkan pembelajaran tatap muka di level SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi kembali dibuka. Lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk inovasi pembelajaran tatap muka," tuturnya.

Kemudian tentang rencana pembukaan kembali sektor tersier, masyarakat yang setuju dibuka kembali tempat wisata hanya 34 persen, alun-alun, taman dan sarana olahraga 36 persen dan tempat hiburan malam 5 persen. Masyarakat justru tidak setuju sektor tersebut dibuka kembali.

Survei JSPP yang bekerja sama dengan Coworking Space Sukabumi (CSS) ini diselenggarakan pada tanggal 5-12 September 2020. Survei dilakukan dengan mengambil sample 500 responden, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 4,47 persen dan tersebar di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

(yum/mud)