Tak Semua Siswa SMAN di Jabar Bisa Dapat Kuota Internet Gratis

Yudha Maulana - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 15:38 WIB
Asian  student girl video conference e-learning with teacher on computer in living room at home. E-learning ,online ,education and internet social distancing protect from COVID-19 virus.
Ilustrasi (Foto: iStock)
Bandung -

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki program kuota internet gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa tingkat SMA negeri sederajat. Kuota internet pun akan diberikan dalam bentuk kartu SIM, yang dibagikan ke masing-masing alamat peserta didik.

Namun sayangnya, hingga saat ini belum semua siswa mendapatkan kuota gratis. Seperti yang diungkapkan oleh Leli, orang tua siswa SMAN 15 Bandung. Ia mengaku belum ada informasi mengenai kuota internet gratis ini.

"Sejauh ini belum, teman-teman anak saya juga belum dapat," ujar Leli saat dihubungi detikcom, Rabu (5/8/2020).

Alhasil, untuk memenuhi kuota internet anaknya, ia masih harus membeli kuota internet setiap bulannya.

Kendati begitu, salah seorang siswa di SMAN 13 Bandung Salsabila Syifa mengatakan telah mendapatkan kuota internet sebanyak 5 gigabyte (GB) dari sekolah. Kuota itu ia terima dalam bentuk fisik pada bulan lalu, dan belum ada kabar pemberian kuota kembali.

"Pas bulan kemarin dikasihnya, sekarang belum dikasih lagi. Cuman kalau beli kuota lebih murah dari biasanya tapi itu ga bisa dipakai lama," ujarnya.

Sekretaris Disdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembagian kuota gratis telah diberikan ke masing-masing sekolah. Pemberian kuota internet dan besarannya pun tergantung pihak sekolah.

"Karena berbeda-beda kebutuhan kuota di setiap sekolah, itu sudah kami serahkan ke sekolah (teknis pembagiannya)," ujar Wahyu saat dihubungi detikcom.

Ia menekankan azas keadilan dalam pembagian kuota ini sehingga tidak semua siswa bisa mendapatkan kuota ini, pasalnya sekolah diberi kewenangan untuk menginventarisir kebutuhan murid yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu, ia meyakini sekolah lebih mengetahui jaringan terbaik yang bisa digunakan di wilayahnya masing-masing. "Misal di satu tempat misalnya yang bagus operator A, terus di tempat lain operator B, dan itu beda-beda. Kemudian beasran kuota dan lain-lain diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah," tuturnya.

"Baik alokasi anggaran ke sekolah untuk kuota internet dan kebutuhan yang diperlukan, itu tergantung dari inventarisir kebijakan sekolah, harus efektif dan efisien, tidak bisa dipersamakan antara kondisi sekolah atau siswa yang satu dengan yang lainnya," kata Wahyu.

(yum/mud)