Mahasiswa-Wakil Rakyat Cirebon Sepakat Tolak RUU Omnibus Law

Sudirman Wamad - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 15:06 WIB
Mahasiswa Cirebon Tolak RUU Omnibus Law
Mahasiswa Cirebon tolak RUU Omnibus Law. (Foto: Sudirman Wamad/detikcom)
Cirebon -

Aliansi Mahasiswa Cirebon Raya (AMCR) kembali berdemonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat. Tuntutan mahasiswa itu diakomodir DPRD Kota Cirebon.

"Kami ditemui DPRD dengan membawa tuntutan. Mereka sepakat untuk menolak RUU Omnibus Law," kata Jubir AMCR Galih Meilana kepada awak media seusai aksi di DPRD Kota Cirebon, Selasa (21/7/2020).

Kendati diakomodir DPRD, Galih mengaku akan terus memperjuangkan penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Ia menegaskan akan tetap aksi.

"Perjuangan kami belum selesai. Karena RUU ini tidak berdasarkan asas keadilan. Harus terus kita perjuangkan," ucap Galih.

Ia mengatakan RUU tersebut merugikan masyarakat, salah satunya terhadap kaum pekerja atau buruh. Galih menilai banyak pasal yang bermasalah dalam RUU tersebut, salah satunya soal sistem pengupahan per jam.

"Upah per jam ini merugikan buruh. Ini jelas-jelas merugikan buruh. Selain itu, ada juga soal menyamaratakan upah minim di daerah, semisal di Jabar jadi harus sama. Ini kan tidak melihat kebutuhan dan kesejahteraan buruh di daerah-daerah," tutur Galih.

Anggota DPRD Kota Cirebon Fachrozi mengaku mendukung tuntutan mahasiswa. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat surat pernyataan yang akan dikirimkan ke DPR RI.

"Segera akan kita buat. Besok kita kirim ke DPR RI. Nanti surat permohonan penolakan ini akan dikirim oleh Ketua DPRD," kata Fachrozi seusai menemui demonstran.

Senada dengan mahasiswa. Fachrozi menilai banyak pasal yang bermasalah dalam RUU Omnibus Law. "Soal upah itu, kalau kerjanya kurang dari 40 jam dalam seminggu maka upahnya di bayar per jam. Tapi kalau lebih, upahnya sesuai UMK. Ini lam merugikan," tuturnya.

Selain soal pengupahan buruh. Fachrozi juga menyoroti soal pemberian pesangon. "UU ketenagakerjaan itu pesangonnya sembilan bulan. Di RUU ini hanya enam bulan," ucap Fachrozi.

Sekadar diketahui, pekan lalu AMCR juga sempat berdemonstrasi. Namun dibubarkan polisi karena telat melayangkan surat pemberitahuan aksi. Tuntutan yang dibawa waktu demo pertama adalah mendesak DPR RI menolak RUU Omnibus Law.

Tonton video 'Pemerintah Ajukan RUU BPIP, Eks Ketua MK: Harusnya RUU HIP Dicabut Dulu':

(bbn/bbn)