Dituding Bertani Tanpa Izin, 4 Petani Bandung Duduk di Kursi Terdakwa

Muhammad Iqbal - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 21:02 WIB
Sidang petani Kabupaten Bandung
Foto: Muhammad Iqbal
Kabupaten Bandung -

Empat orang petani di Kabupaten Bandung harus duduk di meja pesakitan. Mereka digiring ke pengadilan oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk. (PT. Lonsum) setelah menggarap tanah tidak produktif seluas 2,5 hektar yang diklaim sebagai lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan tersebut.

Salah satu dari keempat petani tersebut adalah Engkus (41), petani asal Kampung Rancasari Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Ia sempat dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak dua kali. Hingga akhirnya dipanggilan ketiga, mereka ditetapkan menjadi tersangka.

"2018 diminta keterangan sebagai saksi, sepuluh bulan panggilan kedua, tahu-tahu dipanggilan ketiga saya dijadikan tersangka," ucap kepada di sela persidangan di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Rabu (15/7/2020).

Engkus, yang juga ketua dari Kelompok Tani Ranca Wetan mengaku tanah yang digarap para petani tidak masuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Lonsum. Tanah yang digugat merupakan tanah sempadan sungai, yang tidak diketahui kepemilikannya.

"Soal masalah garapan kami yang katanya posisinya ada wilayah Lonsum. Tapi kami bersikeras itu bukan HGU, itu tanah sempadan sungai, ya kita beranggapan bahwa itu adalah tanah milik negara," kata Engkus.

Selain itu, tuturnya, sejak 1930-an tanah tersebut merupakan rawa yang tidak produktif. Lahan itu hanya dipakai menjadi perkebunan ketika musim kemarau tiba.

Tanah tersebut secara turun temurun diberikan kepada anggota keluarga dari petani tersebut. Seperti Engkus, ia mendapatkan lahan dari leluhurnya.

"Kalau saya termasuk generasi ketiga, saya dapat garapan di blok itu turunan dari uyut. Tapi dari dulunya tidak luas, 400 meteran, bahkan yang sekarang dianggap sengketa, itu tanah bukan produktif dulunya," tuturnya.

Namun malang, kini mereka berempat harus berhadapan dengan pengadilan setelah statusnya menjadi terdakwa. Mereka dianggap telah menggunakan lahan tanpa seizin pemilik tanah dalam hal ini PT Losum.

Mereka didakwakan melanggar Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak dengan hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 ribu.

Saat itu, keempat petani tersebut mendapatkan bantuan oleh beberapa lembaga bantuan hukum. Salah satu pengacara, Firman Budiawan mengatakan, pihaknya sejak penggalian kedua telah mendampingi keempat petani tersebut.

"Kami baru mendapat kuasa untuk mendampingi setelah adanya panggilan kedua. Terdakwa dipanggil dan pada 6 Juli 2020 ditetapkan sebagai tersangka," ujar Budi usai persidangan.

Selanjutnya
Halaman
1 2