Jokowi 'Sentil' Menterinya, Pengamat Unpar: Rakyat Tidak Puas Kinerja Pemerintah

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 17:48 WIB
Ekspresi dan gestur Presiden Jokowi dalam raker 7 Juli 2020, diunggah Setpres 8 Juli 2020. (Dok YouTube Setpres)
Foto: Ekspresi dan gestur Presiden Jokowi dalam raker 7 Juli 2020, diunggah Setpres 8 Juli 2020. (Dok YouTube Setpres)
Bandung -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegur para menterinya. Kali ini, Jokowi menyorot kinerja para menterinya selama bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang lebih mirip seperti cuti.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada rapat terbatas (ratas) bersama para menteri dan kepala lembaga negara mengenai 'Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian/Lembaga' yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7) kemarin.

"Saya minta kita memiliki sense yang sama. Sense of crisis yang sama. Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi," kata Jokowi, seperti dilihat detikcom, Kamis (9/7/2020).

Teguran ini bukan yang pertama kali dilontarkan oleh Jokowi pada para menterinya, sebelumnya ia juga menegur para menterinya pada sidang kabinet paripurna, Kamis 18 Juni 2020. Ia menilai para menterinya kurang memiliki 'sense of crisis'.

Melihat sikap presiden seperti itu, Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai teguran itu muncul karena adanya sinyal ketidakpercayaan dari rakyat terhadap penanganan krisis yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kalau ketidakpuasan yang paling terasa itu oleh rakyat. Rakyat tidak puas dengan kinerja presiden dan jajaran pemerintah ini. Kenapa tidak birokrasi, tapi presiden ? kinerja pemerintahan ada banyak instrumennya seperti ekonomi, pembangunan, pinjaman luar negeri, pelayanan dan lain-lain. Tapi dalam hal ini yang harus dilihat kinerja presiden, apakah presiden bisa mengontrol itu semua?" ujar Asep saat berbincang dengan detikcom, Kamis (9/7).

Selain itu, kata dia, Jokowi juga secara tidak langsung menebar ancaman reshuffle kepada para menteri di kabinetnya. Andaikata mereka tidak bekerja seperti yang diharapkan. "Jokowi mungkin sudah sampai ke level itu," katanya.

"Masyarakat juga tidak ingin sekedar omong kosong, janji-janji tapi itu-itu lagi. Masyarakat tidak mau mendengar omongan di atas kertas dan pencitraan. Memang harus ada tindakan konkret dari presiden, ganti menteri yang kerjanya tidak becus. Kemudian sanksi bagi birokrasi yang lamban, itu harus ada (konkretnya). Kalau tidak, orang bisa mencitrakan buruk kepada Jokowi," ujar Asep melanjutkan.

Untuk menghadapi pandemi ini, ujar Asep, Jokowi harus punya wibawa dalam menuntun negara ke arah yang lebih baik. Jokowi harus muncul di segala sisi untuk memastikan kinerja perangkatnya. Pasalnya, negara perlu kepercayaan dan dukungan rakyat untuk menghadapi wabah.

"Ini berat. Jokowi harus bisa tampil untuk bisa memastikan sesuatu yang dikerjakan oleh perangkatnya. Memang untuk menghadapi krisis ini harus ada partisipasi dari rakyat. Dukungan publik, supaya dukungan itu muncul jangan macam-macam dulu dengan RUU HIP, PIP. Gimana rakyat mau mendukung, toh mereka juga tidak peduli dengan aspirasi. Semua pending dulu perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan penyelamatan negeri," katanya.

Selain itu, Jokowi juga perlu membuat target yang realistis untuk dicapai. "Misal target pajak sekian, target produksi dalam negeri sekian, pangan sekian, dibanding marah-marah enggak jelas," pungkas Asep.

(yum/ern)