Sebut Galuh 'Brutal', Ridwan Saidi Juga Bicara soal Sunda Empire

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 09:46 WIB
budayawan Betawi Ridwan Saidi
Budayawan Betawi Ridwan Saidi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Bandung -

Budayawan Betawi Ridwan Saidi membuat heboh usai bicara Galuh brutal dan di Ciamis tidak ada kerajaan. Selain soal Ciamis, babe Saidi juga bicara soal Sunda Empire. Apa katanya?

Ucapan Ridwan Saidi soal Sunda Empire ini muncul di akun YouTube yang sama 'Macan Idealis'. Dalam video tersebut, Ridwan menyebut bila Sunda Empire ini merupakan kelompok yang sengaja digerakan.

"Apa orang ini bodoh? Sebodoh itu? Kalau kita lihat, narasi dia lancar sang pemimpinnya. Cerita dia bagus, benar atau tidak itu soal lain. Penuturannya oke, usianya menjelang 70 tahun. Kalau saya lihat, Sunda Empire ini apa dia bodoh? Apa dia sebodoh itu?," ucap Ridwan dalam tayangan video yang dilihat detikcom pada Selasa (18/2/2020).

Menurut Ridwan, Sunda Empire ini memiliki banyak pengikut. Bahkan dari beberapa video yang dia lihat, para pengikutnya ini cenderung orang-orang terpelajar.

"Wajah-wajah terpelajar saya lihat. Mereka berpakaian bagus semua," kata dia.

Ridwan juga mengaitkan kemunculan Sunda Empire ini segaris dengan Kerajaan Agung Sejagat yang dipimpin Toto di Purworejo. Ridwan menganalogikan Sunda Empire muncul setelah Keraton Agung Sejagat runtuh.

"Bisa dikatakan bahwa ini hampir senafas antara Sunda Empire dengan Agung Sejagat. Bisa juga Proof Balloon Agung Sejagat. Kan dia (Sunda Empire) belakangan nampilnya. Jadi kalau digebukin orang dia ditarik dulu pelajaran kesalahan-kesalahan, kekurangan dari operasi pakai Agung Sejagat sehingga lebih sempurna lagi mengolah Sunda Empire," kata Ridwan.

Sunda Empire sendiri sudah 'runtuh' di tangan Polda Jabar. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Nasri Banks selaku perdana menteri, Rd Ratna Ningrum selaku kaisar atau ibunda ratu agung dan Rangga Sasana sebagai tersangka. Mereka ditetapkan tersangka lantaran menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran sesuai Pasal 14 dan 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946.

(dir/mso)