81.686 Koperasi di Indonesia Dibubarkan Dalam Empat Tahun Terakhir

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 14 Feb 2020 17:47 WIB
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Rully Indrawan
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan sampaikan materi dalam acara workshop KPKB di Bandung (Foto: Dokumentasi Kemenkop UKM)
Bandung -

Sebanyak 81.686 koperasi dibubarkan dalam selang waktu empat tahun terakhir di Indonesia. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Rully Indrawan, mengungkap pembubaran koperasi terbesar terjadi pada 2016.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, pada 2016 terjadi pembubaran sebanyak 45.629 koperasi. Dilanjutkan 2017 sebanyak 32.778 koperasi, kemudian 2018 sebanyak 2.830 koperasi. Pada 2019 lalu, sebanyak 449 koperasi sudah dibubarkan.

Sementara di Jabar, kata Rully, dari 25 ribu koperasi hanya tersisa 13 ribu koperasi atau tersisa 50 persen dalam empat tahun terakhir. "Ada yang dibubarkan atau membubarkan diri. Saat ini, jumlah koperasi yang ada di Indonesia 126 ribuan," ujar Rully dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Jumat (14/2/2020).

Walau begitu, Rully melanjutkan, fenomena ini merupakan suatu hal yang positif. Meski jumlahnya menjadi lebih kecil, namun baginya yang terpenting adalah kualitas dari koperasi dan benefit yang diterima anggotanya.

"Untuk itu, kami akan terus menggenjot koperasi untuk bermanfaat bagi anggotanya," ucapnya.

Menurutnya, koperasi tidak bisa dilepaskan dari eksistensi UMKM. UMKM didorong jadi anggota koperasi, begitu juga sebaliknya.

"Kita harus mengubah mindset, kalau koperasi itu skala usaha kecil. Jangan salah, jumlah koperasi besar di Indonesia 0,03% , lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang hanya 0,01%," ucapnya.

Kemenkop UKM siap menggelontorkan dana hingga Rp 1,8 triliun, yang diperuntukkan bagi koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.

"Koperasi seperti apa yang bisa mendapatkan dana itu tentunya harus memenuhi sejumlah persyaratan. Namun tentunya, kita berupaya agar persyaratan itu tidak memberatkan," ujarnya.

(mso/mso)