detikNews
Kamis 07 November 2019, 16:46 WIB

Protes, Ratusan Kades di Tasikmalaya Kembalikan Mobil Operasional ke Pemda

Deden Rahadian - detikNews
Protes, Ratusan Kades di Tasikmalaya Kembalikan Mobil Operasional ke Pemda Foto: Deden Rahadian/detikcom
Tasikmalaya - Ratusan kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka mendatangi Pemkab Tasikmalaya, Kamis (7/11/2019). Kali ini mereka ramai-ramai mengembalikan kendaraan operasional kepada pemkab. Satu per satu mobil jenis Suzuki Carry yang digunakan kepala desa dan operasional desa diparkir di halaman kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya.

Pengembalian kendaraan operasional ini merupakan aksi solidaritas untuk Kepala Desa Cipakat, Singaparna, AG, yang ditahan kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Para kepala desa beranggapan kasus hukum yang dialami AG terkesan dipaksakan. AG dituduh menyelewengkan Dana Desa untuk pengadaan alat polindes warga karena mengalihkannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan warga. Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kerugian negara lebih dari Rp 129 juta.



Para kepala desa beranggapan perbuatan AG tidak memperkaya diri, melainkan untuk kepentingan warga desa yang menunggak pajak. Tak hanya itu, AG juga disebut sudah menyelesaikan kewajibannya membangun fasilitas publik untuk masyarakat.

"Ini bentuk solidaritas kami untuk Kades Cipakat yang saat ini ditahan kejaksaan. Kasus AG terkesan dipaksakan, di mana salahnya? Kami minta penegak hukum jeli. Kalau begini, bisa-bisa kami juga tinggal menunggu waktu seperti AG," Ucap Pandji Permana, Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka menuntut pemerintah memberikan bantuan hukum kepada AG agar dibebaskan.

"Kami mengharapkan kepala desa dalam bekerja ini aman, terjamin dari persoalan hukum. Paling pentingnya adalah kami inginkan pendampingan dan bimbingan teknis yang secara berkesinambungan dari pemerintah. Kasus AG minta perlindungan hukum dari pemda," ujar Pandji.

Selain itu, para kepala desa menuntut pencairan Dana Desa (DD) tahap III dan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal sejumlah desa sudah menyerahkan laporan administrasi, namun pencairan tidak kunjung dilakukan.

"Jadi ini merupakan warning bagi ASN dalam hal apa pun, termasuk soal pencairan DD dan ADD. Terkesan dipersulit dengan alasan perubahan SOTK," kata Pandji.



Dihubungi terpisah, Kabag Pemdes Setda Kabupaten Tasikmalaya Nuraedidin mengatakan, untuk pencairan DD dan ADD tahap III, sebagian sudah menerimanya. Bagi desa yang belum, mungkin akan cair pada minggu depan.

"Kalau tidak salah sebagian sudah, tapi kemungkinan yang belum cair akan menerima pada minggu depan," katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Alfian mengaku akan mendengar keluh kesah kepala desa terkait kasus hukum yang mendera sejumlah kades.

"Kami mendengar apa tuntutan kades ini, semoga ke depan tidak ada lagi kades terjerat hukum," ujar Alfian.

Sebelumnya, pada Senin (4/11/2019), ratusan kepala desa mendatangi kantor Kejari Tasikmalaya. Mereka menuding banyak oknum jaksa yang melakukan intimidasi pada kades.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin mengomentari soal pengembalian mobil operasional kades. Menurutnya, meski dikembalikan, pada prinsipnya itu mobil operasional kades.

"Jadi tadi kumpul sama Apdesi ini bentuk solidaritas. Prinsipnya, mobil desa milik pemerintah desa, jadi di sini dititiplah," ujar Iin.
(ern/ern)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com