Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena Pajak

Apartemen Berfungsi Indekos-Hotel di Bandung Akan Kena Pajak

Mochamad Solehudin - detikNews
Selasa, 22 Okt 2019 16:09 WIB
Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya (Mochamad Solehudin/detikcom)
Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya (Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Pemkot Bandung tengah berupaya menggali potensi pajak apartemen agar bisa menambah pendapatan daerah. Sebab, selama ini pajak yang diterapkan untuk apartemen baru berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Padahal selama ini ada unit di apartemen difungsikan oleh pemiliknya sebagai indekos dan hotel. Kondisi tersebut menjadi sebuah potensi pajak yang bisa dioptimalkan ke depan.

"Sekarang berkembang di masyarakat, apartemen disewakan menjadi indekos dan hotel. Apartemen di undang-undang (pajaknya) dikecualikan, ini sedang diperbaiki oleh pemerintah," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Arief Prasetya saat acara Tax Gathering bersama wajib pajak di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (22/10/2019).


Arief mengaku sering melihat apartemen yang disewakan menjadi indekos. Bahkan di hari libur, sambung dia, apartemen disewakan sebagai hotel. Untuk itu, Pemkot Bandung tengah memikirkan cara terbaik agar bisa memungut pajak apartemen yang berfungsi menjadi indekos dan hotel.

"Kami kenakan pajak sewa hotel, kedua sewa bulanan (pajak) kos-kosan. Nanti lihat permasalahannya kalau disewa dua bulan dan enam bulan kita kenakan pajak kosan, kalau sehari pajak hotel," ucapnya.

Menurut Arief, potensi pajak apartemen yang berubah fungsi itu cukup besar. Di Bandung saja saat ini berdiri puluhan apartemen. Namun pihaknya belum bisa menerapkan pajak yang ada karena terbentur dengan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam undang-undang tersebut apartemen merupakan pengecualian dari pajak hotel. Pemkot Bandung mengaku sudah menyampaikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah pusat. Menurut Arief, saat ini pemerintah tengah merevisi terhadap aturan yang ada termasuk untuk pajak transaksi online.

"Kalau (pajak) online sedang dilakukan revisi di pusat dan yang apartemen sedang direvisi juga. Mudah-mudahan era kepemimpinan baru ada penyegaran lagi," katanya.

Ia menambahkan, piutang PBB dan pajak lainnya di BPPD Kota Bandung mencapai Rp 1 triliun lebih. Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk menyelesaikan permasalahan piutang tersebut.

"Kami optimistis bisa menyelesaikan semua. Sampai akhir tahun, 50-60 persen untuk piutang PBB bisa diperoleh. Sebab ada Sunset Policy (penghapusan denda)," ujar Arief.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menuturkan beragam program telah digulirkan oleh BPPD untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu program yang digulirkan adalah Sunset Policy atau penghapusan denda yang bisa dimanfaatkan hingga 31 Desember 2019.

Adanya kebijakan tersebut, kata Yana, diharapkan pelaku usaha dan para wajib pajak bisa segera membayarkan kewajibannya, sehingga pendapatan daerah semakin meningkat yang berdampak terhadap pembangunan.

"Saat peralihan (dari Direktorat Jenderal Pajak) banyak catatan yang mungkin menyisakan piutang. Nah itu terus ngegantung. Mudah-mudahan dengan program ini ada yang bayar dan dihapus piutangnya supaya tidak membebani neraca keuangan," ucap Yana. (mso/bbn)