detikNews
2019/09/23 14:29:43 WIB

Ribuan Mahasiswa Ciayumakuning Demo Tolak UU KPK Baru dan RKUHP

Sudirman Wamad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ribuan Mahasiswa Ciayumakuning Demo Tolak UU KPK Baru dan RKUHP Mahasiswa Ciayumajakuning berdemo menolak UU KPK baru dan RKUHP di Cirebon. (Sudirman Wamad/detikcom)
Cirebon - Seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) berdemo di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat. Seribuan mahasiswa itu menolak pengesahan UU KPK baru dan RKUHP.

Sejumlah spanduk yang berisi tuntutan dibentangkan di gedung DPRD Kota Cirebon, seperti 'Kiamat KPK', 'Diam Tak Lagi Emas', 'Petinggi Perlu Dirukiah', dan 'Reformasi Dikorupsi'.

Mahasiswa menilai pengesahan UU KPK baru melemahkan kinerja. Sedangkan sejumlah pasal yang ada dalam RKUHP dinilai ngawur. "RKUHP itu masih ada pasal-pasal warisan kolonial yang mencederai demokrasi, mengganggu privasi warga negara," kata Sultoni, selaku juru bicara Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning, Senin (23/9/2019).


Sultoni menilai perjuangan mencabut kembali UU KPK baru dan RUKHP yang pengesahannya masih ditunda Presiden Joko Widodo masih ada peluang. Mahasiswa Ciayumajakuning mendesak Presiden Joko Widodo mencabut UU KPK baru.

"Kita inginkan Presiden mencabut kembali UU KPK baru. Masih ada satu langkah untuk disidangkan di MK. Kalau MK waras, kita beruntung, kalau tidak (waras), kita turun lagi ke jalan," kata mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Kota Cirebon itu.

Ribuan Mahasiwa Ciayumakuning Demo Tolak UU KPK Baru dan RKUHPFoto: Sudirman Wamad/detikcom
Di tempat yang sama, jubir lainnya, Pangestu menyoroti pembentukan Dewan Pengawas KPK. Pangestu menilai pembentukan dewan pengawas itu melemahkan KPK.

"Permasalahannya itu adanya pembentukan dewan pengawas. Kemudian ada juga masalah tentang penghentian penyelidikan kasus jika sudah dua tahun, ini melemahkan KPK," kata Pangestu.


Sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon menemui massa. Kedua pihak berdialog di halaman gedung DPRD Kota Cirebon. Massa juga membuat kesepakatan dengan DPRD, yang berisi enam tuntutan.

Pertama, tolak dan batalkan UU KPK baru. Kedua, penolakan terhadap RKUHP. Ketiga, penolakan terhadap RUU Pertanahan. Kemudian penolakan terhadap RUU Minerba. Kelima, mendesak pengesahan RUU PKS dan terakhir, adili koruptor.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com