detikNews
Senin 16 September 2019, 22:43 WIB

Sumedang Jadi Daerah Kedua di Jabar yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wisma Putra - detikNews
Sumedang Jadi Daerah Kedua di Jabar yang Punya Mal Pelayanan Publik Menpar RB Syafruddin. (Foto: Noval/detikcom)
Sumedang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumedang, Jawa Barat.

Syafruddin mengatakan, MPP merupakan simbol bertemunya upaya pemerintah dan harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, aksesibilitas mudah dan terintegrasi dengan berbagai jenis pelayanan pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, seluruh stakeholder terkait yang digabungkan dalam satu tempat.

"MPP diharapkan dapat memberikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dalam standar yang mendekati 'internasional'. Oleh karena itu, MPP ini menjadi fenomena global. Hampir tiap negara berlomba-lomba mengusung Open Government ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (16/9/2019).


Ia mengungkapkan, pada era globalisasi seperti saat ini sistem yang dibangun terintegrasi dan digital sehingga adaptif dengan paradigma masyarakat kekinian. Namun tidak meninggalkan kultur lokal. Sumedang merupakan kota kedua setelah Bogor yang memiliki MPP.

"Sumedang dan Bogor adalah dua daerah di Jawa Barat yang pertama mendirikan MPP. Dari 514 kabupaten kota, baru 17 yang sudah punya MPP. Jadi mencapai 5 persen se-Indonesia," tuturnya.

Menurutnya MPP sendiri adalah bentuk inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang patut diapresiasi. Sejak 2014 sampai sekarang, tercatat hampir 14 ribuan inovasi bidang pemerintahan di unit-unit kerja baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian.

"Dari sejumlah inovasi tersebut, ada yang sudah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional antara lain pada 2018 oleh Puskesmas Teluk Bintuni Papua melalui Inovasi Sistem e-dat dan Tahun 2019 oleh BNPB melalui inovasi petabencana.id," ujarnya.


Pelayanan publik yang berkualitas juga tidak hanya ditandai oleh kepuasan masyarakat, tetapi dengan kebahagiaan masyarakat. "Ciri bangsa yang maju adalah masyarakatnya mau bersama-sama dengan pemerintah berpartisipasi dalam program-programnya. Mereka bergairah dan berbahagia atas pelayanan publik yang diberikan," ucapnya.

MPP, kata dia, bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, tetapi yang memuaskan dan yang membahagiakan, karena outcome MPP mendorong kemandirian wilayah untuk peningkatan APBD. "Bila APBD meningkat maka ruang gerak untuk program pemerintah juga terbuka, kepercayaan publik meningkat dan dampaknya melegitimasi semua program pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang harus diwujudkan sebagaimana tuntutan otonomi daerah sekaligus menjadi salah satu parameter bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Fenomena 'yang cepat akan memangsa yang lambat' adalah realita yang tengah kita hadapi. Pemerintah yang lambat merespon berbagai keinginan dan harapan masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pemerintah ditinggalkan oleh masyarakatnya," katanya.


Pada kesempatan tersebut ditandatangani MoU penyelenggaraan MPP oleh Bupati Sumedang, Kapolres, Kajari dan Kepala PMTSP Jawa Barat dengan disaksikan oleh MenPAN RB yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik.

Syafruddin juga berkesempatan menaiki Kuda Renggong atau kesenian asli Sumedang didampingi oleh Bupati dan Wakapolda Jabar. Sebelum mengakhiri kunjungan, rombongan menyempatkan untuk berkunjung ke Museum Prabu Geusan Ulun.
(tro/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com