detikNews
Rabu 11 September 2019, 19:53 WIB

ITB Gandeng BIN dan BNPT Telusuri Rekam Jejak Calon Rektor

Mochamad Solehudin - detikNews
ITB Gandeng BIN dan BNPT Telusuri Rekam Jejak Calon Rektor Foto: logo itb
Bandung - Majelis Wali Amanat (MWA) ITB melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dalam proses Pemilihan Rektor (Pilrek) periode 2020-2025. Dua institusi itu dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak para calon rektor baru.

Proses Pilrek ITB periode 2020-2025 itu telah dimulai sejak Agustus 2019. Mulai dari tahapan pendaftaran yang dibuka pada 5 Agustus dan ditutup resmi pada 30 Agustus 2019.


Sejak dibukanya pendaftaran tercatat ada sebanyak 34 nama yang mendaftarkan diri untuk maju memperebutkan kursi Rektor ITB. Dari jumlah tersebut kemudian diputuskan hanya 30 orang yang dinyatakan maju untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

Sekretaris Eksekutif MWA ITB Bernhard Sitohang menyatakan, ke-30 calon rektor itu akan menjalani serangkaian tahapan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, kompetensi, kepribadian dan mengenai kebhinekaan.


Dalam proses tersebut, pihaknya mengaku, ikut melibatkan sejumlah lembaga negara mulai dari BIN, BNPT dan pihak kepolisian. Lembaga-lembaga negara itu untuk mencari tahu rekam jejak setiap calon, terutama terkait masalah kebangsaan.

"Kita lakukan assessment dan itu kita lakukan secara resmi dengan lembaga-lembaga negara yang kompeten. Bukan ngarang sendiri," ucap Bernhard di Gedung Rektorat ITB, Kota Bandung, Rabu (11/9/2019). Apalagi, kata dia, salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap calon adalah membuat pernyataan setia terhadap NKRI. Sehingga untuk mengukur hal tersebut pihaknya perlu menggandeng lembaga yang kompeten.

"Atas dasar syarat itu setia kepada NKRI, kita percayakan kepada lembaga pemerintahan yang kompeten seperti BIN, BNPT, kepolisian," katanya.


Menurutnya langkah ini dilakukan sebagai bukti ITB mencari sosok rektor yang betul-betul cakap dan mampu membawa perubahan ke depan. Tidak hanya dari sisi nilai akademis tapi juga menyangkut kebangsaan.

"Ini adalah proses resmi, kita enggak mau bermain-main dengan mendapat informasi dari orang yang enggak jelas. Jadi proses akan kita lakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin tapi harus selalu dipertanggungjawabkan," ujarnya.
(mso/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com