detikNews
Jumat 23 Agustus 2019, 21:14 WIB

Apindo Desak Rekomendasi UMSK Karawang Ditolak

Mukhlis Dinillah - detikNews
Apindo Desak Rekomendasi UMSK Karawang Ditolak Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berdialog dengan pihak Disnakertrans Jabar. (Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan penolakan terhadap rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Kabupaten Karawang kepada Disnakertrans Jabar. Mereka mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak mengesahkan rekomendasi tersebut.

Penolakan Apindo tersebut mewakili 136 perusahaan dari berbagai sektor industri di Karawang yaitu komponen, garmen, elektronik, baja, kimia, rokok, sektor makanan dan minuman, galian bukan logam, serta plastik.

Ketua DPK Apindo Karawang Abdul Syukur mengatakan rekomendasi UMSK 2019 yang diajukan Bupati Kabupaten Karawang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 khususnya Pasal 15 dan 16.

Dalam regulasi tersebut disebutkan, UMSK harus disepakati antara serikat sektor dan asosiasi sektor. Namun nyatanya Pemkab Karawang membuat rekomendasi tanpa ada kesepakatan pihak terkait.

"Gubernur tidak bisa mengambil diskresi terkait dengan UMSK. Karena kalau tidak ada kesepakatan, berlaku upah yang lama selama upahnya itu tidak lebih rendah dari UMK," kata Syukur di kantor Disnakertrans Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/8/2019).

Menurutnya, nilai UMSK yang dirokemendasikan Bupati Kabupaten Karawang cenderung memberatkan industri sebesar Rp 4,2 juta hingga Rp 4,9 juta. Dikhawatirkan berdampak terhadap daya saing industri di Karawang dibandingkan dengan di daerah lain.

Ia mencontoh, kalau industri garmen di Kabupaten Karawang harus membayar upah Rp 4,2 juta, sedangkan di Kabupaten Subang hanya Rp 1,8 juta. Ketimpangan angka tersebut sangat memberatkan untuk dapat bersaing untuk sektor industri lainnya.

"Dampak dari upah ini sangat jelas. Karawang pengangguran tertinggi nomor tiga di Jabar. Dan tahun 2017-2018 sudah banyak industri yang hengkang dari Karawang. Ada yang ke Majalengka, ada yang ke Jepara bahkan ada yang ke luar negeri. Karena upah di Karawang paling tinggi se-Asia tenggara," tuturnya.

Syukur menjelaskan hal itu juga berdampak terhadap masyarakat di Karawang yang akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebab, menurut dia, industri tersebut sukar untuk bersaing maka akan melakukan efisiensi karyawan.

"Penolakan rekomendasi bupati ini ada beberapa langkah yang kita lakukan secara normatif. Kita sudah lakukan ke kementerian dan ke Ombudsman. Bila tidak ada jalan keluar akan menempuh jalur hukum ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)," ujar Syukur.

Sekretaris Disnakertrans Jabar Agus Hanafiah menilai adanya keluhan dari sejumlah perusahaan ini semata-mata sebagai masukan pemerintah agar lebih baik. Khususnya di bidang industri dan ketenagakerjaan.

Agus memastikan surat penolakan rekomendasi UMSK 2019 tersebut akan segera disampaikan kepada Kepala Disnakertrans Afriandi.

"Akan secepatnya kami akan sampaikan kepada pak Kadis dan agar segera menyampaikannya kepada gubernur," ujar Agus.
(mud/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com