detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 15:10 WIB

Kapolri Cecar Irjen Boy Rafli dengan Pertanyaan di Sidang S3 Unpad

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Kapolri Cecar Irjen Boy Rafli dengan Pertanyaan di Sidang S3 Unpad Boy Rafli saat menjalani sidang S3 di Unpad. (Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencecar anak buahnya, Irjen Boy Rafli Amar, dengan sejumlah pertanyaan dalam sidang promosi doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad). Pertanyaan terkait penelitian hingga Undang-Undang ITE ditanyakan Tito kepada Wakalemdiklat Polri tersebut.

Tito datang ke sidang Boy Rafli di Unpad, Rabu (14/8/2019). Tito hadir sebagai anggota tamu tim penguji disertasi Boy Rafli yang berjudul 'Integrasi Manajemen Media dalam Strategi Humas Polri sebagai Aktualisasi Promoter'.


Dalam sidang tersebut, Tito, yang mengenakan baju toga, duduk di depan bersama pimpinan sidang dan anggota tim penguji lainnya. Setelah penguji lain melempar pertanyaan, Tito diberi kesempatan untuk bertanya.

"Di sini saya bukan sebagai Kapolri. Pak Boy mau jawab apa saja boleh. Saya dalam kapasitas akademik," kata Tito.

Tito lantas menyampaikan, dalam sebuah penelitian, permasalahan menjadi sebuah jantung, sehingga penelitian diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut.


Dalam disertasi Boy, Tito menilai permasalahan cenderung melebar tanpa ada fokus permasalahan. Tito juga melihat, dalam disertasi Boy, belum terlihat apakah menemukan teori baru atau mematahkan teori yang sudah ada.

"Disertasi S3 seharusnya isinya sudah harus men-chance teori. Men-chance itu menemukan teori baru atau paling mudah varian baru. Kedua, mematahkan teori yang ada atau ketiga menemukan teori baru. Di bagian solusi, kisaran praktis, tapi tidak teoretis akademis. Apakah ini varian baru teori atau mematahkan teori atau menemukan teori baru. Kalau menemukan teori, baru excellent. Silakan, kalau mau ditanggapi boleh, kalau tidak, juga tidak apa-apa," kata Tito.

Tito lantas beralih mengajukan pertanyaan. Tito mengajukan pertanyaan berkaitan dengan manajemen media yang menjadi poin utama disertasi eks Kadiv Humas Polri itu. Tito menanyakan apakah manajemen media ini perlu dukungan dari publik di era demokrasi ini.

Pertanyaan tersebut tak langsung dijawab. Tito lantas menanyakan hal lain kepada Boy berkaitan dengan demokrasi.

"Saat ini kita anggap public support menjadi kritikal bagi Polri untuk survive. Menurut promovendus, kita menghadapi demokrasi liberal atau Pancasila? Karena beda, ini akan menentukan public support kita harus all out atau tidak," kata Tito.


Tito mengajukan pertanyaan lain. Tito menanyakan seberapa besar pengaruh manajemen media dalam membentuk Polri. Menurut Tito, hal ini perlu ditanyakan agar Polri bisa menentukan sikap di tubuh korps Bhayangkara itu.

"Lebih penting jor-joran me-manage media sehingga opini terbentuk image Polri membaik atau lebih penting reformasi di lingkup internal Polri. Mana yang lebih penting? Manajemen medianya atau langkah lapangannya? Kalau simultan, mana yang lebih dominan," kata dia.

Tito melanjutkan pertanyaannya. Tito menanyakan berkaitan dengan munculnya media sosial. Dia menanyakan tanggapan Boy terkait media sosial dan media konvensional yang sudah ada. Tito lantas mengajukan pertanyaan terakhir yang masih ada kaitannya dengan media sosial.

"Terakhir, bagaimana kita bisa kelola social media karena semua orang bisa jadi citizen journalist. Kita tahu social media saat pemilu capek, kita hoax banyak sekali, dilakukan upaya penegakan hukum ITE, apakah promovendus menilai Undang-Undang ITE sudah cukup? Atau perlu lebih keras lagi?" tuturnya.


Boy lantas menjawab satu per satu pertanyaan Tito. Berkaitan dengan pertanyaan demokrasi liberal dan Pancasila, Boy menyampaikan bahwa saat ini cenderung pada demokrasi yang liberal namun berdasarkan pada Pancasila.

Sedangkan berkaitan dengan manajemen media di tubuh Polri, Boy menyebut perlu dilakukan secara simultan, baik manajemen Polri maupun reformasi di tubuh Polri. Sementara itu, berkaitan dengan media sosial dan konvensional, Boy menilai ada pangsa pasar masing-masing.

"Fenomena konvensional dan media sosial mana lebih dominan walaupun dalam hal ini konvensional setidaknya memiliki pelanggan sendiri," katanya.

Terakhir terkait UU ITE yang ditanyakan Tito, Boy menjawab UU tersebut sudah cukup diterapkan di Indonesia.

"Undang-undang yang ada cukup mumpuni. Oleh karenanya, komponen masyarakat meyakinkan pihak ruang publik medsos harus dijaga, dipelihara, agar hukum tetap berlaku dan semua patuh terhadap hukum sebagaimana dialami di dunia nyata. Penegakan hukum dilaksanakan, literasi dilaksanakan, dapat diwujudkan secara tanggung jawab," katanya.
(dir/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed