detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 14:58 WIB

Tahun Depan, PKL Cilok-Kupat Tahu di Bandung Kena Pajak

Mochamad Solehudin - detikNews
Tahun Depan, PKL Cilok-Kupat Tahu di Bandung Kena Pajak PKL di kawasan Saparua Bandung. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Pemkot Bandung berencana memungut pajak secara resmi kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan secara menetap serta berada di zona hijau PKL. Pajak akan berlaku untuk seluruh pedagang, mulai yang jualan cilok, kupat tahu, soto, hingga dagangan lain dengan omzet Rp 10 juta setiap bulan.

Salah satu kawasan PKL yang kemungkinan dipungut pajak adalah para pedagang yang berada di sekitar Lapangan Saparua. PKL di kawasan tersebut disebut masuk ke dalam zona hijau sehingga memungkinkan dibebankan pajak.

Menanggapi rencana itu, salah seorang PKL yang berada di kawasan Saparua, Fia menuturkan, selama ini memang belum pernah ditarik pajak secara resmi. Pungutan yang selama ini ada hanya untuk uang kebersihan.

"Kita belum pernah merasa dipajaki pihak manapun. Hanya uang kebersihan sama untuk kebutuhan air saja," katanya, di sekitar Saparua, Kota Bandung, Rabu (24/7/2019).


Mengenai rencana penerapan pajak kepada PKL, Fia yang berjualan empal gentong, tidak keberatan. Hanya saja dia berharap penerapan pajak ini bisa berdampak positif terhadap kegiatan usahanya. Jangan sampai setelah ada penarikan pajak, para PKL masih harus menerima perlakuan kurang menyenangkan.

"Asal kita nyaman dan aman, pajak juga enggak apa-apa," ucapnya.

Tahun Depan, PKL Cilok-Kupat Tahu di Bandung Kena PajakPKL di kawasan Saparua Bandung. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Untuk besaran pajak ini, lanjut Fia, sebaiknya jangan terlalu besar. Jangan samakan pajak untuk pedagang di pertokoan dengan PKL yang pemasukannya belum tinggi.

"Jangan terlalu besar. Kan beda sama yang di toko ada struk pembayaran pakai mesin," kata Fia.

Pedagang lainnya, Damar, berharap dampak penarikan pajak ini dapat meningkatkan derajat para PKL. Sebab selama ini banyak pihak menilai PKL ialah pelaku usaha kelas rendah karena berada di pinggir-pinggir jalan.

"Berarti nanti level kita naik yah. Bagus lah," ujar Damar.


Sementara itu, Paguyuban PKL Saparua Wulan menuturkan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui rencana penerapan pajak untuk PKL. Namun, pihaknya setuju penerapan pajak itu diberlakukan asalkan perhatian Pemkot Bandung kepada PKL lebih ditingkatkan.

"Jadi bikin tempatnya enak, misal pake stan yang enggak misbar (gerimis bubar). Atau jangan panas terus kepanasan (lebih ditata)," ucap Wulan.

Saat ini jumlah pedagang yang ada di sekitar Saparua mencapai puluhan. Pada pagi hari jumlah pedagang hingga 26, sedangkan malam hari mencapai 21 pedagang. PKL di lokasi ini berjualan kupat tahu, sate, dan makanan lainnya.

Penerapan pajak untuk pedagang kaki lima (PKL) direncanakan dimulai tahun 2020. Pemkot Bandung melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) masih menyiapkan landasan hukum sebagai acuan dalam menerapkan pajak tersebut.

Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya mengaku telah melaksanakan sejumlah kajian termasuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas penerapan pajak PKL. Dari kajian tersebut dia melihat rencana penerapan pajak PKL sangat dimungkinkan untuk diterapkan.

"Memang harus ditindaklanjuti. Beberapa daerah juga sudah menerapkan seperti Padang, Yogyakarta itu sudah," kata Arief di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (21/7).

Saat ini, dia menuturkan, sedang menyiapkan administrasi terutama landasan hukum dalam menerapkan pajak tersebut. Hal itu menurutnya penting agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. "Perwal kita siapkan, karena narik pajak harus ada legalnya. Perwal itu nanti mengacu ke Perda 20/2011 tentang pajak daerah," ucap Arief.
(mso/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com