detikNews
Senin 24 Juni 2019, 16:35 WIB

Ridwan Kamil Dorong DPRD Jabar Percepat Rumusan 3 Perda Baru

Mukhlis Dinillah - detikNews
Ridwan Kamil Dorong DPRD Jabar Percepat Rumusan 3 Perda Baru Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Isal Mawardi/detikcom)
Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mendorong panitia khusus (Pansus) DPRD mempercepat perumusan tiga perda baru. Sehingga, Pemprov Jabar bisa mengalokasikan anggaran untuk implementasi tiga perda tersebut.

DPRD Jabar sudah membentuk pansus menindaklanjuti tiga Raperda tersebut. Antara lain Raperda tentang Pendidikan Keagamaan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019-2039, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.


Emil, sapaan Ridwan, mengatakan usulan anggaran untuk tiga Raperda tersebut diperlukan dasar hukum. Pihaknya pun mendorong perumusan tiga Raperda itu berjalan cepat.

"Kuncinya kenapa harus cepat supaya bisa dianggarkan. Karena konsekuensi dari perda ini kita harus dianggarkan. Karena anggarannya tidak ada dasar hukum yang mengikat masih pakai usulan usulan informal saja," kata Emil di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (24/6/2019).

Ia mengaku tiga Raperda tersebut memang menjadi prioritas Pemprov Jabar ke depan. Pihaknya menemukan masih banyak kekurangan di lapangan, misalnya mengenai pelayanan kesehatan.

"Pertama adalah pelayanan kesehatan, masih banyak komplain-komplain masih banyak rasio dokter kurang. Orang yang mendaftar ASN dari kedokteran juga makin sedikit dan lain lain," tuturnya.


Mengenai pemukiman, hal ini pun harus dilakukan inovasi agar tidak lagi kasus hukum yang terjadi di Jabar seperti Meikarta. Selain itu, pengentasan kekumuhan di Jabar pun akan lebih optimal. Bahkan, masyarakat menengah ke bawah tetap akan memiliki akses perumahan.

"Dengan Perda ini mematikan kebutuhan pemukiman, pengentasan kekumuhan dan isu isu kota kota baru skala besar itu jangan jadi hal-hal negatif seperti yang kita alami," ucap Emil.

Sedangkan Raperda Pendidikan Keagamaan nantinya bersifat universal untuk semua Agama yang diakui di negeri ini. Pihaknya mendapati, terkait hibah bansos kerap kali ditemukan praktik lobi hingga penyaluran tidak tepat sasaran.

"Nah dengan Perda ini kita ratakan, kita bikin kualifikasi kan kalau hotel mah ada bintang satu bintang dua sehingga rata. Kadang kadang yang kecil lebih besar yang gede nggak dapat. Nah ini jadi polemik," ujar Emil.


Simak Juga "Kominfo Pastikan Masjid Rancangan Ridwan Kamil Iluminati Hoax":

[Gambas:Video 20detik]


(mud/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed