detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 15:06 WIB

Defisit Rp 609 M, Pemkot Bandung Berencana Potong TKD PNS

Mochamad Solehudin - detikNews
Defisit Rp 609 M, Pemkot Bandung Berencana Potong TKD PNS Ilustrasi PNS. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bandung - Pemerintah Kota Bandung melakukan langkah efisiensi untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah memotong Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk para ASN atau PNS di Kota Bandung.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pada tahun ini memang terjadi defisit anggaran yang cukup besar pada struktur APBD 2019 mencapai Rp 609 miliar. Hal itu tentu berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang terpaksa dibatalkan.

"Berkenaan defisit faktanya seperti itu, defisit hampir Rp 609 miliar," kata Ema di Pendopo Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).


Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Pertama pendapatan yang belum maksimal, hingga SILPA yang tidak sesuai prediksi.

"Penyebab defisit, SILPA di luar perkiraan kita, terus pendapatan tidak mencapai 100 persen. Mungkin kalau bisa mencapai 100 persen defisit bisa berkurang atau bahkan mungkin tertutup," ucapnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Ema, pihaknya telah menyiapkan langkah efisiensi. Pertama melakukan efisiensi dari belanja langsung yang ada, mendorong peningkatan pendapatan dan retribusi.

"Artinya ada konsekuensi kerja keras. Terutama SKPD yang beririsan dengan pendapatan," ucapnya.


Selain itu, saat ini masih dibahas efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya ada TKD untuk para PNS. Keputusan itu menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit tersebut.

"Sifat TKD bukan wajib, itu maknanya tergantung kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan daerah memanggil itu karena ada kebutuhan, kenapa tidak," katanya.

Ema memastikan, rencana pemangkasan TKD ini tidak akan menimbulkan gejolak di kalangan PNS. Karena dia yakin PNS Kota Bandung lebih mementingkan kepentingan publik ketimbang urusan pribadinya.

"Saya katakan ASN profesional itu untuk kemaslahatan masyarakat," ujarnya.
(mso/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed